Mataram (globalfmlombok.com) —
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Chair meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat langsung dalam pengembangan dan pelaporan inovasi daerah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keterlibatan pimpinan OPD dinilai penting untuk meningkatkan kualitas inovasi sekaligus memperkuat posisi NTB dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026.
Arahan tersebut disampaikan Abdul Chair saat memimpin Rapat Koordinasi Inovasi Daerah NTB 2026 di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6). Rapat yang difasilitasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB itu dihadiri seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB.
Menurut Abdul Chair, inovasi daerah tidak boleh sekadar menjadi sarana mengikuti kompetisi atau mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi budaya kerja birokrasi yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“IGA hanyalah instrumen pengukuran. Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari inovasi yang kita lakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan, inovasi perlu diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penguatan sektor pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Karena itu, setiap perangkat daerah tidak hanya dituntut menciptakan inovasi baru, tetapi juga memastikan inovasi yang sudah berjalan terus dikembangkan, direplikasi, dan memberikan manfaat yang terukur.
Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB juga mengevaluasi pelaksanaan inovasi daerah sepanjang 2025. Sejumlah catatan yang masih menjadi perhatian antara lain terbatasnya inovasi yang berhasil direplikasi, belum optimalnya data pendukung dan dokumentasi, minimnya video maupun testimoni penerima manfaat, serta perlunya penguatan hilirisasi inovasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Abdul Chair menekankan, setiap inovasi harus mampu menunjukkan perubahan yang nyata melalui data sebelum dan sesudah pelaksanaan. Inovasi juga harus berkelanjutan, mudah direplikasi, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Jangan membuat inovasi karena ada lombanya. Buatlah inovasi karena ada persoalan yang harus diselesaikan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, keberhasilan inovasi daerah tidak hanya diukur dari jumlah inovasi yang dilaporkan, tetapi juga dari kualitas implementasi, dampak yang dihasilkan, serta keberlanjutan program.
Menurut Aryadi, BRIDA akan terus memperkuat peran sebagai pusat inovasi daerah dengan mendampingi perangkat daerah dalam proses pengembangan, pengukuran dampak, dokumentasi, hingga pelaporan inovasi.
“Inovasi harus menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan inovasi yang dikembangkan memiliki dampak nyata, berbasis data, terdokumentasi dengan baik, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov NTB juga menargetkan peningkatan kualitas inovasi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia. Salah satu program yang disiapkan sebagai inovasi unggulan adalah IKHTIAR Pengentasan Kemiskinan melalui Desa Berdaya yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
Untuk mencapai target tersebut, Abdul Chair memberikan lima arahan kepada seluruh perangkat daerah, yakni menjadikan kepala OPD sebagai penanggung jawab utama inovasi, memastikan setiap inovasi memiliki dampak terukur, memperkuat dokumentasi dan data pendukung, mengoptimalkan peran BRIDA sebagai pusat inovasi daerah, serta mendorong NTB menjadi salah satu rujukan inovasi di tingkat nasional.
Melalui penguatan budaya inovasi dan tata kelola pelaporan yang lebih baik, Pemprov NTB berharap berbagai terobosan yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.(ris/r)
