Mataram (globalfmlombok.com) – Pembangunan Sekolah Rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlokasi di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), menunjukkan perkembangan signifikan. Progres fisik proyek yang menelan anggaran sekitar Rp250 miliar tersebut kini telah mencapai sekitar 45 persen.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah tersebut dapat rampung dan mulai digunakan pada tahun ajaran 2026/2027 yang akan dimulai dalam waktu dekat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh fasilitas dapat selesai sesuai target. Saat melakukan kunjungan kerja ke NTB pekan lalu, ia mengaku terkesan dengan perkembangan proyek yang dinilainya berlangsung lebih cepat dari perkiraan.
“Ini akan jadi tumpuan Sekolah Rakyat di NTB. Progresnya melesat. Saya surprise, nggak ngira secepat ini. Saya berterima kasih atas dukungan TNI dan seluruh pihak yang terus bekerja keras di lapangan. Semangat gotong royong seperti ini yang dibutuhkan agar target penyelesaian dapat tercapai,” ujarnya.
Sekolah Rakyat di Gumantar dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare. Kawasan pendidikan terpadu tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, menjelaskan konsep Sekolah Rakyat di Gumantar mengadopsi sistem sekolah satu atap yang mengintegrasikan seluruh jenjang pendidikan dalam satu kawasan.
“Sekolah ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi. Nantinya seluruh siswa Sekolah Rakyat yang saat ini masih belajar di lokasi sementara akan dipindahkan ke Gumantar setelah pembangunan selesai,” katanya.
Selain proyek di Gumantar, pemerintah daerah juga tengah mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lainnya. Salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Setiling, Kabupaten Lombok Tengah, menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB yang saat ini masih dalam proses pengajuan ke kementerian terkait.
“Mudah-mudahan itu bisa diterima nanti,” ujarnya.
Kabupaten Lombok Timur juga telah menyiapkan lahan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Sementara di Pulau Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan lahan di kawasan Labuhan Badas yang lokasinya berada tidak jauh dari area Pertamina.
Selain itu, usulan pembangunan Sekolah Rakyat juga berasal dari Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Untuk Kabupaten Bima, lahan yang diajukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang berada di Desa Pandai.
Menurut Masyhuri, seluruh usulan tersebut kini terus dikawal dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB agar mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Kami di provinsi akan mengorkestrasinya dan mendorong di kementerian supaya ini bisa goal,” terangnya.
Ia menilai secara umum lahan yang diusulkan telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Namun, sejumlah daerah masih menghadapi kendala dalam penyediaan lahan, salah satunya Kabupaten Lombok Barat.
Upaya penyediaan lahan di daerah tersebut terkendala karena lokasi yang tersedia masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga tidak dapat dialihkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
“Jadi kendalanya itu, bukan mereka tidak berusaha, tapi lahannya LP2B,” katanya.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih mencari alternatif lahan lain, termasuk kemungkinan perubahan status lahan yang memerlukan proses cukup panjang karena harus melalui mekanisme peraturan daerah.
Masyhuri berharap ke depan setiap kabupaten di NTB memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, tantangan terbesar berada di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima yang memiliki keterbatasan lahan.
“Kalau di kota, cari lahan lima hektare itu memang sulit,” pungkasnya. (era)
