Mataram (globalfmlombok.com) – Di tengah suasana santai makan siang dengan suguhan khas Lombok, percakapan tentang negara dan kewajibannya kepada rakyat mengalir hangat di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (13/5/2026).
TIDAK ada sekat formal yang kaku. Yang hadir justru dialog penuh keakraban antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tentang bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir, bertumbuh, dan perlahan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah pinggiran.
Di atas meja makan yang dipenuhi Sate Rembiga, Ayam Taliwang, telur goreng, serta pelecing kangkung khas Lombok, pembicaraan tentang tantangan besar pelayanan publik terasa begitu manusiawi. Sesekali diselingi tawa dan seloroh ringan, namun tetap sarat makna tentang kesungguhan negara menghadirkan hak dasar masyarakat: akses terhadap pangan bergizi yang layak.
Kepala BGN RI Dadan Hindayana hadir bersama rombongan dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dan Ketua Satgas MBG NTB H. Fathul Gani. Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi itu berlangsung cair, jauh dari nuansa birokrasi formal, namun justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif di daerah.
Saat mencicipi pelecing kangkung, Dadan spontan memuji cita rasa kangkung Lombok yang menurutnya berbeda dengan daerah lain. Gubernur Miq Iqbal pun menyambut dengan gurauan khas tuan rumah bahwa ke Lombok tanpa menikmati pelecing terasa belum lengkap. Bahkan, menurutnya, kangkung Lombok tetap memiliki rasa yang berbeda dengan kangkung di daerah lain.
Percakapan ringan itu kemudian berkembang menjadi diskusi mendalam mengenai perjalanan Program MBG yang diakui tidak mudah sejak awal dijalankan.
Dadan mengungkapkan, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional yang sangat besar, BGN menghadapi banyak keraguan pada fase awal pelaksanaan. Namun semangat Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi bagi masyarakat menjadi dorongan utama untuk mencari pola terbaik agar program bisa bergerak cepat dan tepat sasaran.
“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ungkap Dadan.
Ia juga mengakui perjalanan program tidak selalu mulus. Tingginya antusiasme masyarakat, percepatan pelaksanaan, hingga berbagai persoalan teknis sempat menjadi sorotan publik dan media. Namun menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses membangun pelayanan publik berskala besar.
“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang terpenting adalah terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sejak awal juga menghadapi tantangan dalam memastikan program strategis nasional tersebut dapat bergerak cepat di daerah. Namun konsolidasi yang kuat bersama pemerintah kabupaten/kota membuat progres pelaksanaan MBG di NTB terus menunjukkan hasil positif.
Menurut data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB saat ini telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program ini juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat di NTB. Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.
Capaian tersebut bahkan mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI yang menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional, bahkan telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah pusat.
Meski demikian, Gubernur NTB menegaskan masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani program MBG. Bukan kawasan terpencil kategori 3T, melainkan daerah yang secara geografis berada jauh dari pusat kota, sehingga belum banyak menarik minat mitra penyelenggara.
“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Miq Iqbal.
Menanggapi hal itu, Dadan Hindayana memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik-titik layanan baru dapat dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya.
Silaturahmi sederhana di Pendopo NTB itu pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting: pelayanan publik terbaik sering kali lahir bukan hanya dari rapat resmi dan meja birokrasi, melainkan juga dari percakapan yang jujur, suasana yang hangat, dan kesadaran bersama bahwa negara memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Program Makan Bergizi Gratis pun menjadi penanda penting bahwa untuk pertama kalinya dalam hampir delapan dekade kemerdekaan, negara hadir secara lebih nyata melalui layanan pangan bergizi yang menjangkau masyarakat secara luas dan masif. (r/ham)
