Tanjung (globalfmlombok.com)– Isu lelang tiga unit SPBU sebagai dampak sengketa antara pemilik dan pihak perbankan menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Lembaga legislatif setempat meminta agar proses lelang dilakukan secara terpisah pada masing-masing unit guna mencegah potensi monopoli izin usaha SPBU.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Jumat (17/4/2026), menegaskan bahwa pelayanan publik terhadap kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Lombok Utara. Ia menilai, sanksi penutupan SPBU oleh Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan dampak nyata terhadap distribusi BBM di daerah tersebut.
“Saya sudah keliling ke sejumlah pengecer hingga lintas desa. BBM mulai limit akibat penutupan tiga SPBU sekaligus,” ujarnya.
Menurut Darmaji, eksekusi yang melibatkan tiga unit SPBU secara bersamaan harus menjadi perhatian seluruh pihak, terutama pemerintah daerah melalui sektor perizinan serta Pertamina sebagai pemberi izin operasional.
Ia menilai, pengalihan hak kepemilikan melalui proses lelang oleh pihak bank semestinya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan SPBU di daerah. Karena itu, pihaknya mendorong agar setiap unit SPBU dilelang secara terpisah.
“Dengan begitu, jika di masa depan terjadi persoalan seperti gagal bayar, tidak semua unit terdampak sekaligus yang akhirnya merugikan masyarakat luas,” jelasnya.
Darmaji juga meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk turut mencermati proses lelang tersebut. Menurutnya, pengawasan dari lembaga independen diperlukan agar tidak terjadi praktik yang merugikan kepentingan publik.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kepemilikan tiga izin SPBU oleh satu pihak berpotensi menimbulkan praktik monopoli, mengingat jumlah tersebut bisa menguasai hingga 60 persen titik distribusi BBM di Lombok Utara. Kondisi itu dinilai berisiko terhadap kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami menyarankan agar pihak bank selaku eksekutor mempertimbangkan skema lelang yang tidak terpusat pada satu pihak. Ini bukan soal kemampuan finansial, tetapi upaya mencegah risiko yang sama terulang di masa mendatang,” tandasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lelang Tiga SPBU, DPRD KLU Soroti Isu Monopoli Izin “
