Giri Menang (globalfmlombok.com) – Satuan Tugas Koordinasi MBG Kabupaten Lombok Barat (Satgas MBG Lobar) mendorong SPPG-SPPG yang operasionalnya masih dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja.
Dorongan tersebut disampaikan setelah Satgas melakukan inspeksi mendadak (sidak) lanjutan di Kecamatan Gerung dan Kediri, Kamis (9/4/2026), usai sebelumnya menyasar wilayah Sekotong dan Lembar.
Ketua Satgas MBG Lobar yang juga Asisten I Setda Lombok Barat, Saepul Akhkam, mengungkapkan pihaknya menemukan 16 SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara atau disuspend oleh BGN.
“Ada 13 SPPG yang masih diperkenankan beroperasi di Kecamatan Gerung dan Kediri. Ini menjadi alarm bagi semua SPPG. Yang disuspend segera perbaiki hasil evaluasi dari BGN. Yang masih beroperasi, tetap tingkatkan kinerjanya agar tidak menurun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi BGN umumnya menyoroti aspek Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Kedua aspek tersebut menjadi perhatian utama dalam memastikan kelayakan operasional SPPG.
“Kami justru bersyukur ada yang disuspend, agar segera melakukan perbaikan. Sidak ini juga sebagai peringatan bagi SPPG lain supaya tidak mengalami hal serupa,” katanya.
Akhkam menambahkan, berdasarkan informasi terbaru dari Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat, jumlah SPPG yang disuspend bahkan bertambah menjadi 39 unit. Namun, sebagian di antaranya juga terkait proses relokasi oleh yayasan pengelola yang sama.
Dalam proses identifikasi, Satgas juga mendorong agar pengelola SPPG lebih membuka ruang bagi keterlibatan pihak lokal, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta suplayer lokal.
“Sebisa mungkin libatkan potensi lokal. Ke depan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” tegasnya.
Dampak penghentian operasional ini cukup signifikan. Tercatat sedikitnya 52 ribu penerima manfaat tidak dapat menerima layanan MBG untuk sementara waktu, sejak kebijakan suspend diberlakukan hampir sepekan terakhir.
“Penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sekolah terpaksa menunggu hingga SPPG kembali beroperasi,” jelasnya.
Hasil koordinasi dengan pihak BGN menyebutkan, penerima manfaat dari SPPG yang disuspend belum dapat dialihkan ke SPPG lain. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu validitas data penerima manfaat di lapangan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Operasional Masih Dihentikan, Satgas MBG Lobar Dorong SSPG Segera Lakukan Perbaikan “
