Mataram (globalfmlombok.com)-
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, menyebut sebanyak 89 unit rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah telah rampung dibangun dan kini telah ditempati warga penerima manfaat.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, alokasi bantuan tersebut diperjuangkan melalui dukungan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang mengusulkan langsung program itu ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Pada 2025, saya mendapat alokasi 89 unit BSPS yang sudah disebar di sejumlah desa di Lombok Tengah. Rumah-rumah itu sudah selesai dan sudah ditempati,” ujar Megawati, sabtu 28 Februari 2026.
Ia merinci, distribusi bantuan tersebar di beberapa desa, antara lain 20 unit di Desa Penujak, 20 unit di Desa Pelambek, 20 unit di Desa Bonder, serta sisanya di Desa Kawo dan Desa Darek.
Setiap unit rumah memperoleh anggaran Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang. Menurut Megawati, besaran anggaran tersebut dinilai cukup setelah dilakukan pengecekan lapangan.
“Dari hasil turun langsung ke lokasi, rumah yang sebelumnya atapnya bocor dan bangunannya rendah, kini sudah jauh lebih layak dan nyaman dihuni,” katanya.
Ia berharap program BSPS dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Tengah bagian selatan yang masih memiliki kantong-kantong kemiskinan ekstrem cukup tinggi.
Megawati juga menyampaikan, pada 2026 NTB akan kembali menerima alokasi BSPS dalam jumlah lebih besar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman direncanakan menyalurkan sekitar 3.500 unit rumah untuk NTB melalui pimpinan DPR RI Sari Yuliati. Pada tahap awal, sebanyak 1.500 unit akan direalisasikan, sementara sisanya disalurkan pada tahap kedua dan ketiga.
Menurut dia, besarnya alokasi untuk NTB tidak terlepas dari kondisi daerah yang masih berada pada peringkat tinggi angka kemiskinan secara nasional, sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Sebagai informasi, BSPS merupakan program pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini berfokus pada perbaikan komponen atap, lantai, dan dinding (ALADIN), termasuk sanitasi, dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan keswadayaan masyarakat.(ris)
