Mataram, (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram menyiapkan langkah cepat dan terukur untuk menangani abrasi di kawasan Pantai Ampenan. Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga merancang solusi permanen berupa pembangunan pemecah gelombang (breakwater) yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Wediahning, mengatakan penanganan awal abrasi di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, dilakukan dengan pembangunan batu bolder di sejumlah titik rawan.
“Untuk jangka pendek, kami membangun batu bolder di tiga lokasi, yaitu Lingkungan Bugis, Loang Baloq, dan Mapak. Pekerjaan ini dibiayai melalui anggaran Dinas PUPR,” ujar Lale, Jumat (23/1/2026).
Selain itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I juga akan membangun batu bolder di lokasi lain di sepanjang pesisir Ampenan. Penanganan ini dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kami membangun di tiga lokasi, sementara BBWS juga membangun di titik yang berbeda,” katanya.
Menurut Lale, pemasangan batu bolder cukup efektif menahan gelombang pasang. Hal ini terlihat dari kondisi permukiman warga yang terdampak abrasi, yang umumnya berada di kawasan pesisir tanpa pelindung gelombang.
Meski demikian, pemerintah menilai penanganan tersebut belum cukup. Oleh karena itu, BBWS Nusa Tenggara I telah memberikan persetujuan awal untuk pembangunan pemecah gelombang permanen pada 2027.
“Rencana pembangunan breakwater membutuhkan anggaran sekitar Rp240 miliar. Lokasi pembangunannya akan ditentukan berdasarkan kajian teknis dan perhitungan dari BBWS,” ujar Lale.
Ia menjelaskan, panjang garis Pantai Ampenan mencapai sekitar sembilan kilometer. Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan pemecah gelombang hanya dapat dilakukan di sekitar empat titik prioritas.
“Kalau seluruh garis pantai dibangun pemecah gelombang, anggarannya bisa mencapai triliunan rupiah. Dengan Rp240 miliar, diperkirakan hanya empat lokasi yang bisa ditangani,” katanya.
Terkait desain dan model pemecah gelombang, Lale menegaskan sepenuhnya menjadi kewenangan BBWS. Penyesuaian desain akan mempertimbangkan kedalaman laut, karakter gelombang, serta kondisi teknis lainnya yang berpengaruh terhadap volume dan kekuatan bangunan.
Sementara itu, Ahmad, warga Lingkungan Bugis, berharap pemerintah dapat merealisasikan penanganan jangka panjang tersebut. Menurut dia, warga pesisir Ampenan setiap tahun selalu dihantui gelombang pasang, terutama saat musim barat.
“Kalau bisa jangan terus seperti ini. Setiap musim barat kami tidak tenang, aktivitas terganggu dan barang-barang sering rusak diterjang gelombang,” ujarnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemecah Gelombang akan Dibangun 2027 “
