Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan belum semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB yang menerapkan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Setelah diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait skema WFH pada awal bulan April lalu, Pemprov NTB langsung menindaklanjuti dengan menerapkan empat hari kerja kantor, satu hari WFH sejak dua bulan lalu.
Namun, dalam penerapannya tidak semua ASN melaksanakan SE Mendagri tersebut. Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi, mengungkapkan hanya 20 persen dari total seluruh ASN yang menerapkan WFH. Sisanya, para ASN tetap masuk kantor, sehingga efisiensi energi yang menjadi alasan WFH dinilai kurang optimal.
“Progresnya baru 20 persen lah OPD yang melaksanakan,” ujarnya, Jumat (31/7).
Setelah dua bulan melaksanakan WFH, secara umum hasil evaluasi program ini menunjukkan lebih banyak ASN yang tetap bekerja di kantor dibandingkan WFH. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan dikirim ke Mendagri agar menteri bisa menilai efektivitas program tersebut.
Menyinggung soal adanya kebijakan Pemprov untuk kembali bekerja lima hari seperti beberapa pemerintah daerah lainnya, Ahmadi mengaku masih menunggu keputusan Mendagri. Termasuk juga menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari tiap-tiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sekarang kita lihat teman-teman ini kenapa lebih banyak tidak menerapkan WFH karena memang mengejar target. Apalagi sekarang memasuki semester dua tahun 2026,” katanya mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini.
Menurutnya, saat ini menjadi waktu yang strategis bagi para ASN dalam mengejar progres setiap program dan pelayanan dari masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Untuk itu, meski ASN diberikan kelonggaran untuk bekerja dari rumah, mereka tetap masuk kantor guna mengejar target tersebut.
Sementara itu, berdasarkan pandangan Biro Organisasi Setda NTB, pemantauan ASN menjadi lebih sulit setiap hari Jumat, karena penerapan WFH. Kepala OPD tidak mengetahui apakah ASN tersebut benar-benar bekerja, serta bagaimana kelengkapan sarana prasarana dalam menunjang pekerjaannya saat berada di rumah.
Kendati demikian, penerapan WFH katanya memiliki dasar hukum sendiri, sehingga tiap ASN berhak untuk bekerja dari rumah di setiap Jumatnya. Di samping itu, untuk 80 persen ASN Pemprov NTB yang tetap masuk kantor meski sudah ada payung hukum penerapan WFH, pihaknya mengapresiasi semangat mereka.
“Ya Alhamdulillah kalau rajin begitu kan apresiasi bagi mereka. Ada iktikad baik melaksanakan tugas dengan sempurna,” ucapnya.
Berdasarkan hitungan kasar, penerapan WFH di NTB bisa menghemat anggaran sekitar Rp1 miliar per minggu. Hal ini berdasarkan hitungan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), makan, dan energi listrik saat penggunaan AC, dan lampu.
“Efisiensi belanja pegawai, termasuk juga belanja kantor. Artinya kalau kantornya terus buka tiap hari bisa terjadi pembengkakan. Tapi tergantung biaya energi yang dinyalakan,” jelasnya. (era)
