Mataram (globalfmlombok.com) —
Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara telah terealisasi sebesar Rp 2,93 triliun atau 52,34 persen dari target, sementara belanja negara mencapai Rp 9,67 triliun atau 40,84 persen dari pagu. Capaian tersebut memperlihatkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap menjadi penopang stabilitas sekaligus penggerak perekonomian daerah.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, penerimaan pajak di NTB hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp 1,13 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 9,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontributor terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 588,75 miliar atau 52,29 persen dari total penerimaan pajak. Disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 267,24 miliar atau 22,41 persen. Dari sisi lapangan usaha, penerimaan didominasi sektor administrasi pemerintahan sebesar 38,75 persen, perdagangan 17,47 persen, dan jasa keuangan 8,59 persen.
“Pertumbuhan penerimaan pajak dinilai mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap bergerak, baik dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat maupun konsumsi,” ujarnya.
Kinerja yang lebih menonjol terlihat pada penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp 1,45 triliun. Lonjakan tersebut terutama dipicu meningkatnya penerimaan Bea Keluar yang melonjak hingga 8.137,58 persen secara tahunan.
Kenaikan itu sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Indonesia selama Januari hingga April 2026. Selain itu, penerimaan cukai juga tumbuh 10,5 persen. Sebaliknya, Bea Masuk mengalami penurunan 24,06 persen akibat berkurangnya impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal sektor pertambangan.
Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 355,66 miliar atau 49,16 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) meningkat 11,47 persen, terutama ditopang oleh naiknya pendapatan layanan rumah sakit dan jasa pendidikan. PNBP lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 3,10 triliun atau 32,46 persen dari pagu. Secara tahunan, belanja pemerintah menunjukkan pertumbuhan positif dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Belanja modal menjadi komponen yang tumbuh paling tinggi, yakni 342,66 persen. Selain itu, belanja pegawai meningkat 25,86 persen dan belanja barang tumbuh 27,89 persen. Sebaliknya, belanja bantuan sosial mengalami penurunan 64,29 persen seiring penyesuaian kebijakan pemerintah pusat.
Adapun Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp 6,57 triliun atau 46,49 persen dari pagu. Secara nominal, penyaluran TKD mengalami kontraksi 14,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 81,83 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 72,25 persen.
Meski demikian, penyaluran DAK Nonfisik justru tumbuh 42,68 persen. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta Tunjangan Profesi Guru Daerah yang berkontribusi terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Pemerintah menilai kinerja fiskal tersebut menunjukkan APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional di NTB.
Sejumlah program yang terus didorong antara lain Program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi anggaran Rp 2,02 triliun yang telah menjangkau 1,89 juta penerima manfaat, pembentukan 1.172 unit Koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum, serta operasional Program Sekolah Rakyat di lima lokasi.
Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB agar tetap inklusif dan berkelanjutan sepanjang 2026.(r)
