Mataram (globalfmlombok.com)-
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi NTB hingga 31 Juli 2026 terus menunjukkan tren positif. Lonjakan pendapatan negara serta penyerapan belanja yang optimal mempertegas posisi APBN sebagai penjaga stabilitas dan penggerak ekonomi regional.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan, realisasi pendapatan negara di NTB hingga akhir Juli 2026 telah menembus Rp 3,6 triliun miliar atau 71,38 persen dari target. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 13,6 triliun atau 55,27 persen dari total pagu yang dialokasikan.
“Realisasi fiskal yang terjaga ini membuktikan bahwa APBN tetap berfungsi efektif sebagai shock absorber di daerah. Percepatan belanja di berbagai sektor diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang optimal terhadap aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi NTB,” ujar Ratih.
Kinerja Penerimaan
Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan mencatatkan realisasi sebesar Rp 1,66 triliun Penerimaan ini didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 818,17 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 436,4 miliar.
Menurut Ratih, lonjakan penerimaan pajak ini didorong oleh pertumbuhan PPN sebesar 19,60 persen secara tahunan (year-on-year) dan PPh yang tumbuh 1,45 persen. Hal ini mencerminkan masih kuatnya tingkat konsumsi domestik serta daya beli masyarakat di wilayah NTB.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencatatkan kinerja luar biasa dengan nilai Rp 1.517,87 miliar, yang didominasi oleh Bea Keluar mencapai Rp 1,48 triliun miliar.
“Bea Keluar melonjak signifikan hingga 813,7 persen secara tahunan. Lonjakan ini sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga akibat kebijakan relaksasi ekspor pada periode Januari hingga April 2026,” kata Ratih.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di NTB terealisasi sebesar Rp 500,15 miliar atau 32,71 persen dari target. Pertumbuhan positif disumbang oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik 10,71 persen berkat peningkatan jasa layanan pendidikan, serta PNBP Lainnya yang ditopang oleh penerimaan layanan keimigrasian dan paspor.
Belanja dan Transfer Daerah
Di sisi pengeluaran, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di NTB terealisasi sebesar Rp 4,9 triliun atau 51,72 persen dari pagu. Akselerasi belanja ini didorong oleh kenaikan Belanja Pegawai (26,28 persen), Belanja Barang (42,60 persen), serta lonjakan Belanja Modal yang mencapai 218,85 persen untuk pengerjaan proyek-proyek infrastruktur strategis di NTB.
Selain belanja pusat, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) juga terus disalurkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hingga 31 Juli 2026, TKD yang tersalurkan mencapai Rp 8,66 triliun atau 57,54 persen dari total pagu.
“Secara persentase, realisasi TKD tumbuh 2,58 persen secara tahunan. Kenaikan ini terutama ditopang oleh realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang tumbuh 9,23 persen untuk mendukung berbagai layanan dasar masyarakat,” tutur Ratih.
Ia menegaskan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan serapan anggaran serta menjaga kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama menjaga keberlanjutan ekonomi NTB sepanjang tahun 2026.(ris/r)
