PERTUMBUHAN ekonomi NTB di triwulan ke – II tahun 2025 masih mengalami kontraksi hingga – 0,82 persen. Sedikit lebih baik dibandingkan triwulan pertama yang mencapai -1,42 persen.
Salah satu sebab penurunan pertumbuhan ekonomi di NTB diakibatkan belum adanya izin relaksasi tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, pertumbuhan dari sektor tambang merosot tajam hingga -29,93 persen.
Plt Kepala Dinas ESDM NTB, H.Wirawan Ahmad, S.Si.MT memastikan izin relaksasi tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) masih belum dikabulkan oleh pusat. Hal itu karena kondisi AMNT dinilai tidak memenuhi kriteria kahar atau force majeure.
“Relaksasi seperti PT Freeport itu kan hanya dalam kondisi kahar atau force mayor, apa yang terjadi di AMNT dalam penilaian pemerintah pusat itu belum memenuhi kriteria itu,” ujarnya, Senin, 25 Agustus 2025.
Pemprov NTB sendiri telah bersurat ke Kementerian ESDM untuk meminta kebijakan relaksasi. Namun hingga kini, pemerintah pusat menegaskan belum ada perubahan aturan sehingga larangan ekspor konsentrat masih berlaku.
Meski begitu, Pemprov NTB tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar peluang relaksasi tetap terbuka. Upaya ini penting mengingat penghentian ekspor berdampak langsung pada kontraksi ekonomi NTB yang sudah dua triwulan terakhir terjadi akibat turunnya kontribusi sektor pertambangan.
“Sambil itu, kita juga berkoordinasi dengan PT AMNT agar mereka terus meningkatkan kinerja smelter sehingga bisa beroperasi 100 persen sesuai yang diharapkan. Kalau smelter sudah optimal, nilai tambah dari konsentrat menjadi logam bisa menopang pertumbuhan ekonomi NTB kembali normal,” jelasnya.
Dibandingkan dengan kasus Freeport, situasi AMNT memang berbeda. Freeport mendapat izin relaksasi setelah kebakaran yang menghentikan hampir seluruh proses produksi, sehingga masuk kategori force majeure.
Sementara smelter AMNT belum beroperasi penuh bukan karena bencana atau gangguan besar, melainkan karena pemanfaatan smelter yang masih belum optimal.
“Smelter AMNT ini kan belum beroperasi bukan karena gangguan, tetapi belum optimal. Makanya ini yang didorong terus oleh pemerintah agar segera beroperasi penuh. Bukan karena kondisi force mayor, bukan karena bencana,” tegasnya.
Menyinggung soal Kemendagri yang sudah memberikan peringatan karena kondisi ekonomi NTB, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga itu berharap agar ada kebijakan yang dapat menguntungkan NTB. Khususnya dalam membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sama-sama berharap namun kebijakannya di pusat. Kita juga sudah bersurat dan kita terus mendorong sambil juga kita mendorong PT AMNT agar smelternya itu bisa beroperasi penuh,” pungkasnya. (era)
