Mataram (globalfmlombok.com) —
Anggota DPRD NTB Hj. Megawati Lestari mendesak seluruh pihak untuk memprioritaskan pendampingan psikologis serta perlindungan identitas korban dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah.
Langkah cepat dan tepat dinilai sangat krusial agar korban tidak mengalami trauma berulang akibat penanganan yang keliru. Megawati menegaskan bahwa proses pemulihan trauma harus menjadi fokus utama, di samping pemenuhan hak-hak medis dan hukum bagi korban.
“Langkah paling mendesak yang harus segera ditempuh adalah mendampingi korban secara psikologis. Ini penting agar korban tidak merasa bersalah atau diselimuti ketakutan berlebih,” ujar Megawati, Kamis 24 September 2026.
Ia menyoroti kekeliruan yang kerap terjadi dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yakni memaksa korban untuk menceritakan kembali peristiwa traumatik yang dialaminya secara berulang-ulang. Menurutnya, pendekatan yang tidak sensitif justru akan memperburuk kondisi kesehatan mental anak.
Pentingnya menjaga kerahasiaan identitas dan privasi korban juga menjadi perhatian serius. Megawati menyayangkan masih adanya penyebaran konten visual di media sosial atau publik yang memamerkan wajah korban tanpa penyamaran atau blur.
“Saya sangat menyayangkan jika ada rekaman yang beredar tanpa menyamarkan wajah korban. Yang boleh dibuka ke publik itu pelakunya, bukan korbannya. Nama, foto, dan detail identitas anak harus dilindungi sepenuhnya,” tegasnya.
Perlindungan identitas ini, lanjut Megawati, tidak hanya penting untuk menjaga privasi korban yang sudah berani bersuara, tetapi juga memberikan rasa aman bagi kemungkinan adanya korban lain yang selama ini masih takut untuk bersuara.
Selain pemulihan mental, politisi Partai Golkar ini mendorong agar korban segera mendapatkan pemeriksaan medis komprehensif serta penanganan kesehatan yang diperlukan. Di saat yang sama, pembuktian hukum tetap harus diamankan secara hati-hati.
“Jaga bukti dan dokumentasi yang ada, mulai dari pakaian saat kejadian, jejak komunikasi, hingga keterangan pendukung lainnya. Korban juga wajib mendapatkan pendampingan hukum dari lembaga atau ahli yang benar-benar memahami perspektif kekerasan seksual,” tutur legislator NTB tersebut.
Mengamati kondisi salah satu korban, Megawati menyebut adanya indikasi kuat tekanan mental berat yang memicu reaksi hormonal pada fisik korban akibat stres berkepanjangan.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak—untuk menjamin keberlanjutan hidup dan pendidikan korban dalam lingkungan yang aman dan bebas dari stigma.
“Anak-anak ini sudah tertekan secara mental. Jangan sampai masa depan dan hak pendidikan mereka terputus. Tugas kita adalah memastikan mereka merasa aman dan didampingi hingga pulih,” kata Megawati.(ris/r)
