Mataram (globalfmlombok.com) – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahap akhir. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat progres pendataan telah mencapai 112 persen dari sasaran awal.
Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. H. Wahyudin, MM., mengatakan capaian di atas 100 persen terjadi karena dalam pelaksanaan di lapangan petugas juga menemukan sejumlah unit usaha baru yang sebelumnya belum tercatat dalam sasaran awal.
“Dari sisi pendataan sebenarnya kita sudah lebih dari 100 persen, sekitar 112 persen dari rilis awal,” kata Wahyudin.
Menurutnya, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kelebihan pendataan. Sebab, di lapangan petugas menemukan berbagai kondisi, mulai dari usaha yang sudah tutup, data ganda, hingga unit usaha baru yang belum masuk dalam daftar awal.
Data hasil temuan tersebut kini masih dalam proses penataan dan pemutakhiran oleh BPS. Pendataan sendiri ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026.
Wahyudin menjelaskan, salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah masih adanya sebagian pelaku usaha yang enggan memberikan data. Keraguan tersebut umumnya muncul karena mereka belum memahami secara utuh tujuan dan manfaat sensus ekonomi.
“Memang ada beberapa yang enggan memberikan data. Artinya mereka bertanya, untuk apa data ini,” ujarnya.
Namun, BPS memilih mengedepankan pendekatan persuasif. Petugas memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus serta pentingnya data ekonomi untuk menggambarkan kondisi usaha dan perekonomian secara lebih akurat.
Penolakan Masih Kecil
Wahyudin menambahkan, persoalan penolakan terhadap pendataan tidak menjadi kendala besar dalam pelaksanaan SE 2026 di NTB. Kasus tersebut hanya ditemukan di sejumlah lokasi tertentu.
Salah satu kawasan yang relatif membutuhkan pendekatan lebih intensif berada di beberapa kawasan perumahan elite di Kota Mataram dan Lombok Barat. Yang cenderung lebih berhati-hati ketika didatangi petugas sensus.
“Tidak terlalu besar. Kecil, hanya di beberapa lokasi saja. Itu pun di Mataram dan Lombok Barat, banyak perumahan elite yang kadang agak sedikit sulit,” jelasnya.
Di luar kawasan dimaksud, respons masyarakat dinilai cukup baik. Dukungan juga datang dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga hingga TNI dan Polri.
“Di kabupaten/kota lain, termasuk Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, jarang (ditemukan kendala). Artinya masyarakat memang sangat mendukung kegiatan sensus ini,” katanya.
BPS, lanjut Wahyudin, sebenarnya memiliki landasan hukum untuk menindak pihak yang menolak memberikan data dalam kegiatan sensus. Namun, langkah tersebut menjadi pilihan terakhir. “Pendekatannya persuasif. Kita jarang menggunakan undang-undang itu,” ujarnya. (bul)
