BerandaPemerintahanNTBAtasi Penyebab Bajir, DPRD NTB Dorong Pemkot Mataram Buat Regulasi Penanganan Sampah

Atasi Penyebab Bajir, DPRD NTB Dorong Pemkot Mataram Buat Regulasi Penanganan Sampah

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Mataram, Made Slamet mendesak pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah sebagai salah satu upaya mengatasi banjir berulang di Kota Mataram.

Pasalnya salah satu pemicu utama terjadinya bajir di wilayah kota Mataram pada setiap musim hujan, karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Sehingga membuat selokan, dan sungai tersumbat pada saat turun hujan.

“Menurut saya, pertama harus ada Perda khusus tentang sampah. Kedua, pemerintah perlu menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk ikut menyosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah,” ujar Made Slamet pada Jumat (20/11).

Menurut politisi PDIP itu bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan pembersihan lingkungan. Diperlukan aturan yang jelas sekaligus upaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Ia menegaskan banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Mataram akibat hujan deras pada baru-baru ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kota. Tapi masyarakat juga perlu memiliki kesadaran tunggi untuk menjaga lingkungan bersih dari sampah.

Secara geografis, Kota Mataram berada di kawasan hilir sehingga aliran air dari wilayah hulu bermuara ke ibu kota Provinsi NTB tersebut. Kondisi itu meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir, terutama saat hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan sekitarnya.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena sampah dari kawasan hulu ikut terbawa dan menumpuk di wilayah hilir. Selain itu, sedimentasi menyebabkan sungai semakin dangkal sehingga menghambat aliran air.

“Persoalan banjir ini tidak bisa hanya melihat kondisi di kota. Karena Mataram berada di hilir, sampah dari hulu juga ikut terbawa. Belum lagi pendangkalan sungai membuat kapasitas tampung air berkurang,” ujarnya.

Oleh sebab itu Made Slamet menilai penanganan banjir membutuhkan keterlibatan pemerintah secara berjenjang, mulai dari Pemkot Mataram, Pemprov NTB, hingga pemerintah pusat, terutama dalam pembenahan dan optimalisasi fungsi sungai.

Menurut dia, pengerukan sedimentasi sungai membutuhkan anggaran besar sehingga kemampuan fiskal Pemkot Mataram perlu menjadi pertimbangan sebelum seluruh beban penanganan diserahkan kepada pemerintah kota.

 “Kalau semua sungai harus dikeruk, apakah Pemkot Mataram mampu dengan kondisi anggaran sekarang? Karena itu, perlu ada keterlibatan provinsi dan pusat,” katanya.

Ia berharap penanganan banjir dilakukan secara terpadu dan tidak hanya berorientasi pada penanganan saat bencana terjadi. Pembenahan sungai dari hulu hingga hilir, pengendalian sedimentasi, serta penguatan regulasi pengelolaan sampah harus berjalan beriringan.

“Kalau kesadaran masyarakat tidak dibangun, persoalan sampah akan terus berulang. Jadi, regulasi harus ada, sosialisasi juga harus berjalan,” pungkasnya. (ndi)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI