Giri Menang (globalfmlombok.com)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB menggelar puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Lombok Barat, Sabtu (19/10). Kegiatan bertajuk Pasar Keuangan Rakyat ini menjadi bagian dari kampanye nasional untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, menyampaikan bahwa hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51 persen. Angka tersebut masih terpaut sekitar 10 persen dari target 90 persen yang ingin dicapai pada tahun ini.
“Untuk itu, OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan perlu terus bersinergi melalui kegiatan BIK. Melalui Pasar Keuangan Rakyat, kami ingin mendorong masyarakat agar memahami dan menggunakan layanan keuangan secara bijak,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung di Gerung, Lombok Barat, selama dua hari (18–19 Oktober) ini diikuti oleh 30 industri jasa keuangan dan menampilkan beragam kegiatan seperti pameran produk keuangan, bazar UMKM, edukasi keuangan, fun games, serta hiburan rakyat. Berbagai kegiatan sosial juga digelar, antara lain donor darah, khitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, wakaf sayur, dan pasar sembako murah. Acara turut dimeriahkan dengan parade gendang beleq, festival presean, serta car free night idol yang diselenggarakan oleh Pemkab Lombok Barat.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, mengapresiasi sinergi OJK dan FKIJK NTB dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. “Dengan meningkatnya literasi keuangan, kita berharap lahir kemandirian ekonomi dari bawah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan Program Pembiayaan Tanpa Bunga yang menjadi bagian dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Barat. Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh modal dengan mudah dan tanpa beban bunga.
“Ketika akses permodalan terbuka dan adil, daya saing ekonomi lokal akan semakin kuat,” kata Zaini.
Melalui penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat 2025, OJK berharap kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan legal terus meningkat. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah.(r)
