Taliwang (globalfmlombok.com) – Ratusan warga yang sebagian besar merupakan penambang rakyat dari Desa Lamunga dan Pakirum Kecamatan Taliwang mendatangi Kantor Bupati Sumbawa Barat di Graha Fitrah, Kompleks Kemutar Telu Center (KTC), Kamis (19/11) kemarin. Mereka menyampaikan keberatan atas penutupan sejumlah toko emas di Taliwang serta penindakan terhadap pembeli emas oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WITA tersebut, dipicu keresahan masyarakat terhadap terhentinya aktivitas jual beli emas di tingkat lokal. Warga menilai kondisi itu berdampak langsung terhadap perekonomian penambang rakyat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan dan penjualan hasil tambang skala kecil.
Di halaman Kantor Bupati, massa menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Salah satu tuntutan yang disuarakan warga adalah toko emas di Taliwang kembali beroperasi,sehingga transaksi hasil tambang mereka dapat berjalan seperti sebelumnya.
“Kami minta toko emas dibuka,” teriak salah seorang warga saat menyampaikan aspirasinya.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, menemui langsung warga yang mengikuti aksi tersebut. Dalam pertemuan terbuka itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai dampak penindakan aparat terhadap pembeli emas serta terhentinya aktivitas transaksi di toko emas lokal.
Menanggapi aspirasi warga, Bupati Amar menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan itu melalui koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait. “Kami berjanji akan mengagendakan pertemuan bersama unsur terkait setelah pelaksanaan upacara Hari Lahir (Harlah) Kabupaten Sumbawa Barat,” kata Bupati dihadapan warga.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas persoalan penindakan terhadap aktivitas jual beli emas sekaligus mencari solusi atas keresahan masyarakat. Menurut Bupati, pemerintah daerah juga akan mengoordinasikan langkah penyelesaian dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Bupati mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia meminta warga menyaring setiap informasi yang beredar sembari menunggu hasil pembahasan resmi bersama Forkopimda dan instansi terkait. “Mohon jangan terprovokasi dengan informasi yang belum jelas sumbernya,” pinta Bupati. (bug)


