Mataram (globalfmlombok.com) —
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui penyempurnaan rancangan Dashboard Eksekutif Provinsi NTB. Finalisasi rancangan instrumen strategis ini dibahas dalam Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif di Lombok Raya Hotel, Mataram, Rabu (19/8/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB Ahsanul Khalik menegaskan, perancangan platform ini bukan sekadar membangun aplikasi visual, melainkan mendorong perubahan fundamental dalam cara kerja birokrasi dari berbasis intuisi menuju kebijakan yang terukur.
“Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ahsanul.
Sebagai pelaksana kebijakan Satu Data Indonesia, Pemprov NTB memangkas dan memvalidasi dataset sektoral dari 1.961 jenis menjadi 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah pada tahun 2026. Penataan ini dilakukan untuk menghapus duplikasi dan memadukan definisi data antarinstansi.
Selain pembenahan internal, integrasi data juga mulai dijalin dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, seperti Lombok Barat dan Lombok Timur. Langkah ini bertujuan mempermudah pertukaran data secara akurat dan cepat.
Pimpinan Program SKALA NTB Anja Kusuma menyampaikan, Dashboard Eksekutif dirancang menyerupai panel instrumen kendaraan. Data kompleks yang sebelumnya tersebar dalam laporan tertulis diubah menjadi sajian visual yang ringkas dan mudah dipahami dalam satu layar.
Sistem ini memuat sejumlah indikator strategis, meliputi:
-
Kinerja & Anggaran: Indikator kinerja utama kepala daerah, pencapaian target, tren kinerja, pelaksanaan APBD, dan Program Strategis Nasional (PSN).
-
Layanan & Pengaduan: Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tindak lanjut aduan masyarakat via SP4N-LAPOR!.
-
Program Tepat Sasaran: Peta lokasi, sasaran, bentuk intervensi, hingga daftar penerima manfaat guna mencegah tumpang tindih program.
Melalui integrasi data lintas sektor—seperti pemaduan data disabilitas dari sektor sosial dengan sektor pendidikan—pimpinan daerah diposisikan dapat mengevaluasi program secara aktual dan mengambil keputusan pembangunan yang lebih presisi.(r)
