BerandaBerandaCegah Titik Rawan Korupsi, KPK Ingatkan Aparatur Pemkab dan DPRD Lobar Soal ‘’Uang...

Cegah Titik Rawan Korupsi, KPK Ingatkan Aparatur Pemkab dan DPRD Lobar Soal ‘’Uang Ketok’’

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dalam rangka menghindarkan aparatur negara lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar), Inspektorat mengundang Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria menjadi narasumber tunggal dalam acara bertajuk “Sosialisasi Pencegahan Korupsi” yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati, Selasa (16/9/2025).

“Ada banyak titik-titik rawan korupsi di daerah. Titik-titik rawan itu adalah seperti “uang ketok” pembahasan dan pengesahan APBD, pembagian dan pengaturan jatah proyek APBD, dana aspirasi, pelaksanaan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan dan pendapatan daerah, perizinan dan pelayanan publik, pokir (pokok-pokok pikiran) yang tidak sah, dan proses penegakan hukum,” terang Dian Patria saat menjadi narasumber.

Untuk itu, kata Dian, pihak KPK menjalankan fungsi dan peran fasilitasi dan mediasi, joint monitoring, supervisi, dan mendorong penegakan sanksi kepada para pelaku korupsi. “Selain peran itu, KPK juga menyelenggarakan pencegahan ofensif. Dalam hal itu kami sampai mentok, tentu dengan melibatkan semua struktur pemerintahan. Kita berusaha sinergis,”  tegasnya.

Pencegahan ofensif itu, papar Dian ada yang berbentuk taktis berbasis data, kolaborasi digital, dan kolaborasi sistematis. Ada juga yang berbentuk strategis yaitu menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Berikutnya, lanjut Dian ada yang sistematis berupa penegakan kepatuhan, perbaikan sistem, koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang sifatnya beyond corruption.

Sistematis itu mengawal pelaksanaan kebijakan di mana peran KPK adalah menyelamatkan keuangan negara dan harus menyasar kepentingan masyarakat. Secara khusus, KPK juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih fokus terhadap komposisi belanja daerah.”Tenaga-tenaga honorer perlu ditracking agar sesuai dengan postur maksimal APBD. Ke depan jangan lebih dari 30 persen dari seluruh belanja pemda,” tegas Dian.

Sementara Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pihaknya untuk lebih baik dari sebelum-sebelumya. ‘’Komitmen saya untuk Lombok Barat, misalnya berupaya untuk pemanfaatan data dan mengurangi penggunaan pembayaran langsung agar hal-hal yang berbau korupsi bisa dihindarkan. Tapi kuncinya juga adalah integritas kita masing-masing,” ujarnya.  (her)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -


16,985FansSuka
1,170PengikutMengikuti
2,018PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
3,005PelangganBerlangganan
BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI