Tanjung (globalfmlombok.com) – Pembahasan Rancangan APBD 2027 mendapat perhatian serius dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dokumen APBD sebagai sebuah produk hukum, diharapkan dijalankan, ditaati tanpa melakukan tambal sulam di tengah jalan. Begitu pun dalam eksekusinya, Bupati diminta menata ulang team work (tim kerja) tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana F-Demokrat melihat kecenderungan adanya klaster di tingkat pejabat OPD.
Ketua Fraksi sekaligus juru bicara Fraksi Demokrat, Ardianto, SH., dalam pandangan fraksinya pada sidang paripurna di DPRD, Jumat (13/11/2026) memaparkan, rancangan APBD sebagai rancangan dokumen keuangan daerah yang akan dibahas bersama antara dua pihak, eksekutif dan legislatif untuk ditetapkan menjadi dokumen hukum berbentuk peraturan daerah tentang APBD.
Berdasarkan prinsip tersebut, maka semua pihak harus menyadari, dan wajib taat dalam menjalankan dokumen keuangan secara baik dan benar, tanpa melakukan tambal sulam isi dokumen di luar mekanisme pembahasan.
“Jika kita mereview dokumen APBD tahun 2024 dan 2025, begitu banyak persoalan baik dokumen, isi dokumen termasuk beberapa program kegiatan yang cenderung berubah-ubah setelah APBD ditetapkan. Tetapi, kami menyadari bahwa sebagai mitra yang baik harus ikut bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan,” ungkapnya.
Merujuk pada APBD 2026, Ardianto menegaskan, pelaksanaan APBD tahun ini menunjukkan persoalan yang semakin (menimbulkan) konflik. Sehingga, kata dia, kondisi tersebut nyaris menimbulkan kebosanan bagi Badan Anggaran DPRD KLU, untuk berbicara dan membahas dokumen APBD. Kerumitan tersebut dibuktikan dengan banyak program kegiatan yang dirubah di luar mekanisme pembahasan, banyaknya program kegiatan yang berlabel anomali termasuk kegiatan-kegiatan yang terancam tidak dieksekusi tanpa alasan yang jelas.
“Meskipun demikian kami berharap kondisi ini tidak menimbulkan persoalan hukum serta Silpa yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” cetusnya.
Mantan Ketua Komisi I DPRD KLU periode 2015-2020 ini melanjutkan, selain terjadinya kerumitan pelaksanaan dan pengelolaan APBD di tahun 2026, Fraksi Demokrat turut menilai tata Kelola pemerintahan saat ini. Dimana, ego sektoral menciptakan sekat klaster di kalangan pejabat. Klaster-klaster tersebut membuat legislatif kesulitan untuk berkomunikasi karena harus berbicara berulang-ulang kepada banyak orang atau OPD atas substansi dan materi yang sama. Hal tersebut dimaknainya sebagai potret bahwa jalannya pemerintahan daerah saat ini, tidak memiliki team work yang kuat dalam pengelolaan pemerintahan, serta terkesan menimbulkan kesan dinamika pemerintah seolah-olah lemah. (ari)


