Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat memastikan penanganan dampak bencana hidrometeorologi berjalan terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Usai meninjau lokasi banjir di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, serta Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (14/1/2026), Gubernur langsung memimpin rapat terbatas di ruang kerjanya yang berlangsung hingga malam hari.
Rapat tersebut digelar sebagai langkah percepatan pemulihan pascabencana, khususnya pada penanganan kerusakan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan rapat dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, Plt Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB Budi Herman, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin, Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin, serta Kepala BKAD NTB Nursalim.
“Gubernur menegaskan penanganan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan kolaboratif. Seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dengan kabupaten dan kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama,” ujar Ahsanul Khalik, Kamis (15/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur memerintahkan BPBD untuk segera melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Kabupaten dan kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi.
Sementara itu, daerah yang belum memiliki SK siaga diminta dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda.
Menurut Ahsanul, penetapan status tanggap darurat sangat penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama dalam penanganan kerusakan jalan, jembatan, saluran air, serta penguatan tebing sungai.
Rapat juga memastikan kesiapan BTT untuk mendukung penanganan dampak bencana, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. “BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan, dengan pola sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Gubernur juga memberi perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di wilayah Pulau Sumbawa. Kepala Pelaksana BPBD diminta terus mencermati perkembangan situasi dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat.
Untuk mendukung sistem pelaporan cepat, Gubernur mengarahkan agar seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal, termasuk Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, serta komunitas kebencanaan di masyarakat, sehingga informasi lapangan dapat diterima lebih cepat sebagai bagian dari kesiapsiagaan daerah.
Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirimkan alat berat ke lokasi terdampak untuk pembersihan sedimentasi.
“Alat berat sudah tiba di Dusun Pengantap, Kecamatan Sekotong, dan siap dioperasikan,” ujar Ahsanul.
Terkait kondisi di Desa Kabul, Gubernur juga meminta Dinas ESDM menyusun kajian perizinan serta pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi sungai sekaligus membuka peluang usaha masyarakat secara tertib dan sesuai aturan. (ham/r)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul “ Pimpin Ratas hingga Malam, Gubernur Pastikan Penanganan Bencana Hidrometeorologi Berjalan Terukur ”
