Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa meminta dukungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membantu mengintervensi ribuan pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui anggaran Pokok Pikiran (Pokir).
“Kalau masing-masing anggota bisa mengintervensi minimal 1.000 orang maka akan ada sekitar 45.000 pekerja rentan yang tercover BPJS sehingga target kita bisa lebih cepat tercapai,” kata Kadis Nakertrans, H. Varian Bintoro kepada Suara NTB, pekan kemarin.
Ia melanjutkan, pemerintah memiliki target sebesar 56.000 pekerja rentan sebagai penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara yang sudah tercover saat ini baru di angka 5.736 penerima manfaat atau masih sangat rendah dari target.
“Target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang ditetapkan pemerintah masih sangat jauh, tetapi minimal dalam dalam beberapa tahun ke depan bisa tercapai sehingga pekerja rentan mendapatkan haknya,” ujarnya.
Berdasarkan data jumlah masyarakat Sumbawa yang belum ter-cover BPJS Ketenagakerjaan mencapai angka 199.000 orang. Jumlah itu merupakan akumulasi dari masyarakat rentan dan pegawai sejumlah perusahaan yang beroperasi tetapi belum didaftarkan sebagai penerima program.
“Jadi angka 199.000 merupakan angka keseluruhan angkatan kerja kita yang belum terakomodir BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kami minta anggota DPRD melalui Pokir untuk bisa mengintervensi,” ucapnya.
Disinggung terkait proses verifikasi data 20.000 pekerja rentan, ia mengaku data yang sudah masuk untuk verifikasi baru sekitar 10.s000 pekerja rentan. Tentu pihaknya berharap kepada seluruh kecamatan dan untuk segera memberikan datanya untuk dilakukan proses verifikasi lebih lanjut.
“Jadi, mereka ini nantinya akan ditanggung oleh pemerintah selema tiga bulan berdasarkan anggaran yang sudah disiapkan. Kalau untuk tahap lebih lanjut kita masih menunggu ketersediaan anggaran,” ucapnya.
Ia meyakinkan, verifikasi dilakukan pemerintah mulai dari tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan mereka layak mendapatkan program perlindungan tersebut. Bahkan pihaknya juga akan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi para penerima tersebut.
“Kami tetap melibatkan desa dan kelurahan bahkan saat ini verifikasinya masih terus berjalan untuk memastikan mereka layak atau tidak sebagai penerima bantuan tersebut,” tukasnya. (ils)
