Selong (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mendorong penguatan tata kelola birokrasi melalui penerapan manajemen risiko yang terukur dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan. Langkah ini diambil guna memastikan program kerja pemerintah tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga siap menghadapi ketidakpastian.
Pesan tersebut ditegaskan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat membuka Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan yang digagas oleh Inspektorat Provinsi NTB ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB, Kepala Perwakilan BPKP RI Provinsi NTB, serta jajaran kepala perangkat daerah, direksi RSUD, hingga pimpinan biro.
Dalam arahannya, Gubernur mengibaratkan tata kelola pemerintahan layaknya mengoperasikan kapal di tengah laut. Keberhasilan pelayaran tidak ditentukan oleh tenang atau tidaknya ombak, melainkan oleh kekokohan struktur kapal, keakuratan navigasi, serta kecakapan para pelaut dalam membaca situasi.
“Tidak semua persoalan dapat diprediksi, apalagi dihindari. Namun, pemerintah dapat memperkuat sistem, membaca kemungkinan sejak awal, dan menyiapkan langkah mitigasi ketika risiko itu benar-benar datang,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan selalu mengandung risiko, baik secara hukum, politik, sosial, lingkungan, maupun keuangan. Oleh karena itu, para pejabat birokrasi diminta menerapkan calculated risk atau risiko yang telah dihitung dan disiapkan langkah penanganannya, bukan sekadar menghindari masalah.
Menatap Risiko dari Hulu ke Hilir
Meski regulasi pengawasan di daerah sudah tersedia, evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan penerapan manajemen risiko di NTB masih menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satu aspek krusial yang disorot adalah kecenderungan pengelolaan risiko yang masih bersifat administratif semata. Dokumen daftar risiko (risk register) sering kali hanya disusun menjelang evaluasi dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen rapat pimpinan, dasar penganggaran, maupun bahan pemantauan berkala.
BPKP mengingatkan agar identifikasi risiko diidentifikasi sejak tahap hulu—mulai dari penetapan tujuan program, penyusunan indikator kinerja, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), hingga alokasi anggaran.
“Program yang berhasil bukanlah program yang bebas dari risiko, melainkan program yang risikonya dikenali, diprioritaskan, dan dikelola sejak awal. Ukuran keberhasilan manajemen risiko bukan pada seberapa banyak poin yang tertulis di dokumen, melainkan seberapa siap pemerintah ketika situasi kritis itu terjadi,” kata Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur.
Inovasi Tanpa Rasa Takut
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengimbau para kepala perangkat daerah agar penerapan manajemen risiko tidak menciptakan budaya takut (culture of fear) di lingkungan birokrasi, terutama dalam tata kelola keuangan negara.
Indah menyebutkan, pemimpin OPD harus mampu memberikan rasa aman kepada jajarannya agar tetap berani berinovasi dan mengambil keputusan secara terukur tanpa dihantui kecemasan berlebih.
Pemprov NTB menargetkan pergeseran pola kerja birokrasi dari respons reaktif menjadi antisipatif. Melalui workshop ini, manajemen risiko diharapkan dapat terintegrasi penuh ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program prioritas daerah secara berkelanjutan.(ris/r)
