Mataram (globalfmlombok.com) –
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat peran riset dan inovasi sebagai penggerak pembangunan daerah. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal, menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Utama BRIDA NTB pada Selasa (7/7/2026) tersebut diikuti jajaran pejabat fungsional dan Kelompok Kerja (Pokja). Agenda utama difokuskan pada evaluasi arah kebijakan riset, penguatan inovasi daerah, serta penyusunan strategi implementasi hasil penelitian yang selaras dengan visi pembangunan Provinsi NTB.
Dari hasil evaluasi, hilirisasi riset ditetapkan sebagai prioritas utama BRIDA NTB. Sejumlah inovasi yang dinilai siap memasuki tahap implementasi antara lain pengembangan kultur jaringan bibit kurma, penerapan teknologi biodigester berbasis Internet of Things (IoT) untuk pengolahan sampah organik, serta komersialisasi nira aren menjadi produk premium bernilai ekonomi tinggi.
Selain itu, forum juga menyepakati penyusunan policy brief berbasis data sebagai rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan perdagangan karbon di NTB. Langkah tersebut diharapkan menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan RPJMD Provinsi NTB.
Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat riset dan inovasi yang berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.
“BRIDA terus berkomitmen memperkuat riset dan inovasi daerah yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Aryadi.
Untuk mempercepat terbentuknya ekosistem inovasi yang berkelanjutan, BRIDA NTB juga akan memperkuat kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerja sama tersebut mencakup dukungan pendanaan riset, pengembangan startup berbasis inovasi, hingga optimalisasi fungsi Rumah Inovasi Daerah (RID) sebagai wadah pengembangan teknologi dan kewirausahaan.
Dalam evaluasi tersebut juga dibahas tantangan penguatan sumber daya manusia riset, khususnya belum optimalnya jumlah Jabatan Fungsional Peneliti dan Perekayasa di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB akan mempercepat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Organisasi, sekaligus memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha.
Melalui penguatan hilirisasi riset, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB berharap hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, tetapi mampu menjadi solusi nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat NTB.(r)
