Mataram (globalfmlombok.com) –
Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi langkah tegas Polda NTB, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang tergabung dalam Satgas Pangan Polri, dalam mengawal dan mengawasi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Apresiasi ini mengemuka pasca-keberhasilan pengungkapan dugaan penyalahgunaan beras SPHP di Lombok Barat dan Lombok Tengah.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Kamin Siregar, menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polda NTB atas konsistensinya dalam mengawal program SPHP agar berjalan tepat sasaran.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda NTB beserta jajaran, khususnya Ditreskrimsus pada Satgas Pangan Polri, atas kerja sama yang terjalin dengan sangat baik. Kehadiran Polri benar-benar membantu Bulog dalam mengawal distribusi beras SPHP sesuai ketentuan,” ujar Kamin, Sabtu 7 November 2026.
Menurutnya, pengawasan distribusi pangan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa diemban Bulog sendirian. Dukungan Satgas Pangan memberikan penguatan berarti dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Kami berharap kolaborasi ini semakin kuat, sehingga distribusi beras SPHP semakin tertib, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat NTB,” tambahnya.
Sinergi Antarlembaga Kunci Keberhasilan
Senada dengan Kamin, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol. Ade Zamrah menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan dan pengungkapan kasus tersebut merupakan buah dari komunikasi serta sinergi yang solid antara kedua instansi.
“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi bersama, bukan keberhasilan satu instansi semata. Polri dan Bulog memiliki komitmen yang sama untuk memastikan program pemerintah berjalan baik dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” tegas Ade Zamrah.
Ia memastikan bahwa Polda NTB melalui Satgas Pangan akan terus hadir sebagai mitra strategis Bulog—mulai dari tahap pencegahan, pengawasan, hingga penegakan hukum guna mencegah pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan masyarakat.
“Pengawasan pangan bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat dan keberhasilan program strategis pemerintah,” imbuhnya.
Kolaborasi antara Polda NTB dan Bulog Kanwil NTB ke depan akan terus diperkuat melalui intensifikasi koordinasi, pertukaran informasi, serta pemantauan ketat terhadap distribusi komoditas pangan strategis.
Momentum pengungkapan di Lombok Barat dan Lombok Tengah dijadikan pijakan untuk meningkatkan langkah preventif serta memperkuat deteksi dini. Melalui sinergi yang terbangun, kedua lembaga optimistis stabilitas harga pangan di NTB dapat terus terjaga sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi hak-hak masyarakat.(ris/r)
