Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto ST, menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan obat di sejumlah puskesmas yang dinilai belum optimal. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat pembahasan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Kota Mataram tahun anggaran 2025 dengan Dinas Kesehatan di DPRD Kota Mataram, Jumat (3/7).
Irawan mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa pasien masih diarahkan untuk membeli obat di luar karena stok obat di puskesmas disebut habis atau belum tersedia. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dan perhatian dari Dinas Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Di puskesmas masyarakat masih disuruh membeli obat di luar dengan alasan stok obat habis, tidak ada, atau belum datang. Hal ini perlu dijelaskan dan menjadi perhatian karena keluhan seperti ini masih sering disampaikan masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti pelayanan kesehatan, Irawan juga mengapresiasi capaian sejumlah indikator kinerja yang dinilai melampaui target. Beberapa indikator bahkan mencapai realisasi hingga 200 persen lebih dibandingkan target yang telah ditetapkan.
Meski demikian, ia mempertanyakan apakah capaian yang jauh melampaui target tersebut disebabkan oleh target yang sejak awal ditetapkan terlalu rendah (underestimate). Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar target kinerja pada tahun berikutnya lebih realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi juga perlu dievaluasi apakah targetnya sejak awal terlalu rendah. Kalau realisasinya sudah mencapai lebih dari 200 persen, maka target berikutnya harus disesuaikan dengan capaian yang ada,” katanya.
Irawan mencontohkan adanya indikator yang semula ditargetkan sebesar 900 ribu namun terealisasi hingga sekitar 2,1 juta. Menurutnya, target pada tahun 2025 sudah seharusnya diperbarui berdasarkan data dan realisasi terbaru, sehingga tidak lagi menggunakan acuan lama.
Ia berharap seluruh data dan target kinerja OPD terus diperbarui agar perencanaan pembangunan dan evaluasi program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akurat dan terukur. (fit)
