Mataram (globalfmlombok.com)-
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat kembali menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi gejolak harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, Kamis 4 Desember 2025. Pertemuan yang digelar di Mataram itu dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah NTB, H. L. Moh. Faozal, dan dihadiri perwakilan TPID dari seluruh kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Faozal menegaskan bahwa NTB memiliki kapasitas produksi pangan yang besar, namun tetap menghadapi inflasi komoditas strategis seperti cabai dan bawang merah.
“Ini menunjukkan pentingnya pemetaan produksi antarwilayah. Distribusi harus lancar, rantai pasok harus kita perkuat,” ujar Faozal. Ia meminta kepala daerah berperan aktif memastikan arus logistik tak tersumbat, terutama menjelang puncak konsumsi akhir tahun.
TPID juga diminta turun langsung ke pasar. Monitoring harga secara real time, kata Faozal, akan menjadi dasar intervensi yang lebih tepat. Ia mengusulkan gerakan tanam cabai di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pembelajaran sekaligus menambah suplai lokal. “Teknologi penyimpanan juga penting agar produksi tidak cepat rusak,” ujarnya.
Pada sesi panel, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas memaparkan inflasi NTB yang mulai menunjukkan tekanan lebih tinggi dibanding tahun lalu. Hingga November 2025, inflasi tercatat 2,74 persen (yoy). Tomat, bawang merah, dan ikan teri menjadi penyumbang utama. Emas perhiasan turut mengerek inflasi seiring ketidakpastian global.
Meski begitu, inflasi NTB masih berada dalam sasaran 2,5±1 persen. Hario mewanti-wanti potensi kenaikan harga akibat normalisasi cuaca pasca El Nino dan lonjakan permintaan Nataru. “Sejarahnya, cabai dan bawang merah selalu naik di akhir tahun,” katanya.
Bank Indonesia mengajukan enam rekomendasi untuk menahan tekanan inflasi.
Beberapa rekomendasi yang diberikan BI NTB sebagai tindak lanjut untuk menjaga kestabilan harga pangan antara lain:
1) Antisipasi komoditas tertentu yang harganya fluktuatif bahkan naik (aneka cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam) ;
2) Pelaksanaan GPM harus dilakukan secara 3T ( tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran) terutama untuk komoditas VF menjelang nataru ;
3) Memastikan pengendalian harga tarif angkutan menjelang Nataru ;
4) Memastikan kelancaran logistik dengan ketersediaan armada yang cukup termasuk rute dan frekuensi perjalanan serta memprioritaskan angkutan yang memuat bahan pangan ;
5) Industrialisasi melalui penguatan berbagai sektor untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran kebutuhan komoditas diarahkan untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir ;
6) Komunikasi kepada masyarakat berupa moral suasion dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas ketersediaan bahan pokok komunikasi kepada masyarakat secara transparan dan himbauan kepada masyarakat untuk belanja bijak.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Aidy Furqan, dalam paparannya menyebut cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) menjadi instrumen kunci. Tahun 2025, NTB memiliki stok sekitar 95 ton di tingkat provinsi dan lebih dari 275 ton di kabupaten/kota. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat, katanya, akan menjadi benteng stabilisasi pasokan di tingkat bawah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin, menekankan pentingnya pengawasan harga terutama beras yang dijual di atas HET. Pemerintah, ujarnya, memperkuat analisis rantai pasok, pemendekan distribusi, serta pemantauan harga melalui SP2KP. “Penimbunan harus ditekan, operasi pasar harus cepat dilakukan ketika harga melonjak,” katanya.
Paparan kebijakan ditutup oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Najamuddin Amy. Ia menyampaikan strategi kesiapsiagaan menghadapi Nataru, sejalan dengan arahan Mendagri: menjaga arus lalu lintas, distribusi kebutuhan pokok, koordinasi Forkopimda, hingga pembentukan posko pengamanan. Pj. Sekda NTB menambahkan perlunya intervensi sistematis pada komoditas sensitif seperti cabai merah dan bawang merah, termasuk lewat rencana penyusunan Pergub tata kelola komoditas, kerja sama antar daerah, dan pemetaan sentra produksi.
Rapat TPID NTB ditutup dengan pesan yang sama: waspada. Dengan fluktuasi cuaca, tren konsumsi akhir tahun, serta dinamika global, stabilitas harga pangan NTB kembali diuji. Namun pemerintah daerah yakin, dengan koordinasi yang lebih rapat, inflasi jelang Nataru bisa ditekan tetap dalam kendali. (r)
