Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal buka suara soal permintaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat perihal permintaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp1 triliun yang bersumber dari APBD. Ia menilai, di tengah kondisi fiskal NTB yang kian tertekan, daerah tidak mungkin bisa mengalokasikan dana hingga Rp1 triliun untuk pelaksanaan PON.
Karena itu, pihaknya yakin pusat tidak akan membiarkan NTB membiayai sendiri keseluruhan anggaran PON NTB-NTT-Jakarta, pasti akan ada bantuan dari pusat untuk menyukseskan acara olahraga terbesar nasional tersebut.
“Enggak mungkin ditanggung sendiri semua oleh Pemda. Apalagi dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini, akan sulit. Tapi, nanti belum sampai ke sana pembicaraannya,” ujarnya, Selasa, 3 November 2026.
Meski yakin akan dibantu pusat, sejauh ini ia mengaku pembasahan berkaitan dengan alokasi anggaran PON XXII belum pernah dibahas. Sebelum membahas anggaran, Pemprov NTB Bersama KONI Pusat akan menentukan Panitia Besar (PB) PON terlebih dahulu. “Belum sampai pembicaraan ketahap itu. PB-nya saja belum dibentukkan. Nanti kan harus dibentuk PB dulu,” lanjutnya.
Pembahasan mengenai anggaran Rp1 triliun, sambungnya akan didiskusikan dalam waktu dekat setelah pelantikan Ketua KONI Provinsi NTB, pembentukan PB PON, baru Pemprov bertolak ke pusat untuk mendiskusikan perihal dana tersebut.
“Belum ini, kita duduk bersama KONI Provinsi, kemudian pembentukan PB, lalu nanti kita duduk dengan KONI pusat dan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nanti baru kita akan bahas detail mengenai penganggarannya,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan tidak hanya di APBD Murni 2027. Bahkan Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB telah mengalokasikan di APBD Perubahan untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk persiapan fasilitas olahraga di NTB.
“Kalau persiapan untuk perbaikan-perbaikan venue, ya kita berikhtiar. Bahkan dari 2026 ini di perubahan, Dinas Pendidikan sudah mulai memperbaiki atau memelihara beberapa sarana yang mungkin bisa menjadi venue,” ujarnya.
Perbaikan sarpras oleh Dinas Dikpora ini, lanjutnya bisa saja menjadi venue PON 2028. Karena Pemprov melakukan penataan arena memanah dan berkuda. Namun, ia tidak berani memastikan venue itu akan disetujui oleh Pengurus Besar (PB) PON.
“Kalau standar PB kita belum. Saya belum rekap. Sudah saya anggarkan tapi belum saya hitung,” katanya.
Menyikapi permintaan KONI Pusat agar NTB menyiapkan Rp1 triliun, Nelly belum berani berbicara terlalu jauh. Hal ini karena pihaknya belum melakukan diskusi dengan jajaran OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON. Di samping itu, Pemprov saat ini tengah fokus pada pembahasan APBD 2027.
“Kami belum rapat. Untuk tim besar pun kita belum rapat internal, baru KONI. Nah habis KONI, pusat datang kemarin. Insya Allah kita akan rapat berikutnya. Tapi saat ini kami izin konsentrasi APBD dulu ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk persiapan pelaksanaan PON NTB-NTT-Jakarta 2028. Anggaran Rp1 triliun tersebut khusus pelaksanaan PON. Sementara untuk renovasi venue dan pembangunan fasilitas olahraga lainnya membutuhkan tambahan anggaran.
Karena tingginya kebutuhan anggaran PON NTB, ia meminta daerah untuk tidak berlomba mengambil banyak cabang olahraga pada PON 2028 mendatang. Hal ini karena semakin banyak cabor yang dilaksanakan, akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan.
“Karena satu cabor ada angkanya. Makanya ayo ditata. Ya mudah-mudahan bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia melanjutnya, Pemprov NTB untuk tidak membuang-buang anggaran dengan membangun venue baru. Namun, diminta untuk merenovasi fasilitas yang telah ada, salah satunya GOR 17 Desember yang berlokasi di Turida, Mataram.
“Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD,” lanjutnya.
Berdasarkan peninjauan yang dilakukan oleh KONI pusat di NTB. Fasilitas olahraga di provinsi ini perlu diperbaiki. Beberapa venue memenuhi syarat, namun dengan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov. Seperti penyempurnaan ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, ruang kesehatan, dan sebagainya. (era)
