Mataram (globalfmlombok.com) – Pencopotan Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) disebut akan mempengaruhi arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, termasuk di NTB. Perbedaan kepala pengendali program prioritas pemerintah pusat tersebut dinilai berpengaruh terhadap MBG ke depan.
“Kita kan belum mengetahui dampak dari proses pergantian ini seperti apa. Tapi pasti sih ada kebijakan-kebijakan yang ini dan sebagainya,” ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Dr. H. Fathul Gani, MSi., di ruang kerjanya, Rabu, 3 Juni 2026.
Setelah dua tahun menjabat sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana diganti oleh Nanik Sudaryati Deyang. Penggantian ini mendapat sorotan tajam mengingat banyaknya kebijakan-kebijakan Dadan yang dinilai kontroversial, salah satunya berkaitan dengan anggaran.
Meski begitu, Fathul mengaku selama MBG ditangani oleh Dadan, program tersebut dinilai berjalan lancar, tidak ditemukan masalah berarti yang berdampak langsung pada program. Pun dengan pencopotannya, Asisten I Setda NTB itu memastikan program ini tetap berjalan. Hal ini karena pergantian kepala dalam suatu organisasi merupakan hal biasa.
“Tidak berpengaruh kan, inikan langsung terisi sehingga kami yakini tidak terlalu berdampak pada operasional program di daerah maupun di pusat,” katanya.
Menyinggung soal pemeriksaan kantor BGN oleh Kejaksaan Agung pasca pergantian Dadan, eks Kepala Kasatpol PP NTB itu memastikan pemeriksaan tersebut tidak mempengaruhi program MBG di NTB. Bahkan, saat ini sudah masuk surat beberapa SPPG yang siap beroperasi.
Kini, Pemprov tengah fokus melakukan pemetaan pemerataan penerima manfaat MBG, khususnya di wilayah terpencil, termasuk di Pulau Sumbawa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi layanan dan kebutuhan bahan baku dapat menjangkau seluruh sasaran program secara optimal. Hal ini karena saat ini, SPPG di NTB sudah terbangun sekitar 840 dapur.
Sebulan kurang dari pencopotannya, Dadan sempat berkunjung ke NTB untuk meninjau SPPG di kawasan terluar, terdepan, tertinggal (3T). Saat itu, ia sempat menyinggung soal penutupan ratusan SPPG di NTB. Karena itu, tahun ini pihaknya mulai melakukan peningkatan kualitas dan efektivitas dapur. Salah satu fokus dalam peningkatan kualitas SPPG yaitu peningkatan pembangunan dan pengelolaan limbah. “Seperti ini misalnya contoh ya, yang baru dibangun sekarang IPAL-nya sudah bagus sekali,” katanya.
Menurutnya, pembangunan SPPG di tahun 2025 lalu belum mewajibkan pengelolaan limbah yang baik. Namun, mulai tahun ini setiap SPPG haru memiliki IPAL yang memadai. Begitupun dengan SLHL, wajib hukumnya bagi setiap dapur memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi tersebut.
Begitupun dengan kekhawatiran masyarakat terhadap kasus keracunan makanan dan persoalan sanitasi dapur, BGN memastikan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh mitra penyelenggara program MBG.
“Itu hanya seminggu dua minggu. Nah kemudian seluruhnya juga wajib mendapatkan sertifikat laik higieni dan sanitasi dari Pemda masing-masing. Dan itu sangat tergantung dari Pemda masing-masing kecepatan mengeluarkan sertifikat,” jelasnya.
Selain menyinggung soal evaluasi pengadaan SPPG. Dadan juga menyoroti banyaknya masyarakat yang tertipu karena tergiur membangun dapur MBG. Akademisi di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhari-hati. Jangan gampang tergiur dengan iming-iming yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. (era)
