Mataram (globalfmlombok.com) – Pemotongan transfer pusat ke daerah, diakui atau tidak, sangat dirasakan dampaknya pada percepatan infrastruktur jalan. Paling konkret dirasakan Kabupaten Sumbawa. Kendati demikian, Pemprov NTB terus berusaha maksimal memberikan porsi anggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Sadimin mengatakan, program perbaikan infrastruktur jalan tahun ini dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan. Salah satunya perbaikan jalan di Sumbawa.
Ia mengatakan, tahun ini terdapat sejumlah proyek perbaikan di Pulau Sumbawa. Terdapat beberapa proyek strategis seperti perbaikan jalan Simpang Tano–Seteluk senilai Rp32 miliar, ruas Lunyuk sebesar Rp20 miliar, serta penanganan Jembatan Doro O’o Kabupaten Bima dan sejumlah titik lainnya.
Sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Sumbawa, tengah dilakukan perbaikan. Namun, masih ada juga yang belum terakomodir. Alasannya, karena keterbatasan anggaran.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat tidak semua ruas jalan dapat ditangani sekaligus. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa menerapkan skala prioritas, dengan mendahulukan jalan-jalan yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dan paling berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Secara umum, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diarahkan untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah. (r)
