Warga Pondok Perasi Titip Salam ke DPRD NTB

Mataram (Global FM Lombok) – Dari lokasi pengungsian 83 kepala keluarga (KK) lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, warga menitip salam kepada DPRD NTB. Rencana pengadaan kendaraan dinas (randis) pimpinan DRPD NTB senilai Rp2,6 miliar dinilai kontraproduktif dengan situasi yang dialami mereka saat ini.

Setelah digusurnya 63 unit rumah di RT 08 Lingkungan Pondok Perasi, 83 KK harus rela tinggal di bawah tenda. Saat terik matahari menghantam tenda pengungsian, semua warga merasa kepanasan. Saat hujan turun, hampir 20 tenda di lokasi pengungsian terendam banjir.

Read Also

Gempa Dangkal 4,3 Magnitudo Kejutkan Masyarakat Lombok

28 May 2020

“Kami sangat kecewa dan tidak terima jika pimpinan DPRD NTB yang duduk di kursi empuk menghabiskan biaya Rp2,6 miliar hanya pakai beli kendaraan. Sedangkan nasib kami masih terkatung-katung,” kata salah satu pengungsi warga Pondok Perasi, Husno Abadi kepada Global FM Lombok, Kamis (9/1).

Menurutnya Husno, sangat tidak wajar jika pimpinan DPRD NTB membeli kendaraan dengan nilai fantastis. Jika dibandingkan dengan kondisi warga Pondok Perasi, dana sebesar Rp2,6 miliar itu bisa digunakan untuk membangun rumah untuk semua warga Pondok Perasi yang berada di pengungsian sampai saat ini.

Baca Juga : 30 KK di Pondok Perasi Menolak Digusur

“Mereka wakil rakyat, seharusnya memperhatikan rakyat seperti kami ini. Jangan hanya mementingkan dirinya sendiri. Seharunya wakil rakyat, iya mewakili suara rakyat, bukan malah bunuh rakyat sendiri,” sesal Husno.

Senada dengan Husno, Amaq Dal’in pun mengakui, mendengar informasi tersebut membuat warga Pondok Perasi yang bekerja serabutan ini tidak setuju. “Sedangkan kondisi warga di sini keberot-kebaret kesana kemari, kalau bisa sejahterakan masyarakat terlebih dahulu. Kalau dihitung-hitung jika uang itu pakai bantu warga Pondok Perasi, kita bisa bangun rumah untuk 50 KK,” katanya.

Sebagai wakil rakyat kata Dal’in, seharusnya DPRD NTB harus menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat. Bukan malah kepentingan diri di DRPD. “Sementara kita kocar-kacir di pengungsian. Kalau uang itu diberikan kepada kami untuk modal usaha, kan lebih bermanfaat,” katanya. Ia pun menitip pesan kepada DPRD NTB. Selama ini, DPRD tidak pernah memerhatikan kondisi warga Pondok Perasi.

Baca Juga : Pemkot akan Anggarkan Pembebasan Lahan untuk Warga Pondok Perasi

Padahal, warga Pondok Perasi masih membutuhkan pertolongan berbagai pihak. Karena kondisi di pengungsian waarga Pondok Perasi sangat tidak representatif untuk ditempati selama proses pembangunan Huntara rampung. Bukan hanya itu, salah satu nelayan asal Lingkungan Mapak, Murdan menyayangkan hal tersebut. Kata Murdan, selama ini DPRD NTB tidak pernah terlihat kinerja yang dihasilkan yang pro kepada rakyat. “Kami juga titip salam kepada anggota parlemen di Udayana untuk memperhatikan kondisi warga NTB,” tutupnya. (viq)