Mataram (Global FM Lombok)-TINGKAT partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB sangat rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut diduga disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah minimnya sosialisai yang dilakukan oleh penyelenggara dan kekecewaan masayarakat terhadap kandidat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Prof.Dr. Farouk Muhammad, di Mataram, Rabu (9/12). ‘’Ya, berdasarkan hasil monitoring yang kita lakukan, partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak sangat rendah. Ini bukan hanya terjadi di NTB saja, tapi fenomena nasional,’’ ujarnya.
Menurut Farouk, rendahnya partisipasi publik di Pilkada, ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama katanya adalah pendekatan yang dilakukan KPU masih konvensional dan sangat kurang. Selain itu juga disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat pada kandidat. Karena ekspektasi masyarakat terhadap kandidat tidak berkorelasi setelah mereka terpilih. Sehingga masyarakat menjadi kurang bergairah untuk memberikan hak suaranya.
‘’Pendekatan yang dilakukan KPU masih konvensional. Masih ada orang yang tidak mengetahui Pilkada akan dilaksanakan, bahka tanggalnyapun tidak diketahui, itu hasil monitoring kami. Masyarakat kurang bergairah. Karena tidak ada korelasi pemimpin terpilih dengan ekspektasi masyarakat. Karena selama ini masyarakat dalam memilih tidak melihat visi dan misi calon, tapi yang dilihat orangnya. Masyarakat sudah jenuh dengan prilaku pemimpinnya.’’
Berdasarkan pantauan di Kota Mataram, Farouk mengatakan bahwa tingkat partisipasi Pilkada di Kota Mataram sangat rendah. Dari beberapa TPS yang dikunjungi, tingkat partisipasinya kurang dari 50 persen. Hal tersebut terjadi menurut Farouk karena antusiasme masyarakat sangat kurang.
‘’Dari hasil pantauan saya di beberapa TPS ya. Tingkat partisipasinya sangat rendah. Angkanya berkisar 36 persen sampai kurang dari 50 persen lah. Tapi kalau di Mataram memang sudah diprediksi akan rendah tingkat partispasinya, karena terdapat “calon banyangan” yang tidak bergerak. Namun ini fenomena nasional, tidak hanya terjadi di NTB saja, di daerah lain juga hampir sama,’’ ujarnya.
Sementara itu, untuk politik uang, Farouk mengatakan bahwa sudah cukup terkendali. Namun beberapa hari menjelang hari H pemungutan suara, masing-masing tim sukses masih dalam posisi menunggu untuk saling menyerang dengan praktik politik uang.(ndi)
No Comments