Makassar (Global FM Lombok)-Kehadiran transportasi berbasis online kini sudah merambah sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Kota Mataram. Agar tidak memicu konflik antara transportasi online dengan transportasi konvensional, perlu dilakukan antisipasi dini melalui tata kelola transportasi yang tidak saling merugikan antar kedua belah pihak.
Dinas Perhubungan Provinsi NTB bersama dengan belasan media dari Mataram melakukan studi komparasi ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari tanggal 16-18 April ini. Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Dinas Perhubungan NTB, Ary Purwantini, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi dan Humas Sekretariat DPRD NTB. Sulsel dianggap lebih dahulu memiliki transportasi online sehingga perlu melihat lebih dekat tata kelola yang dilakukan oleh Dishub setempat.
Sekretaris Dinas Perhubungan NTB, Ary Purwantini mengatakan, sudah ada sejumlah transportasi berbasis online yang menjalankan usahanya di NTB terutama di Kota Mataram.Bahkan transportasi online jenis sepeda motor sudah ada yang beroperasi sehingga menimbulkan protes dari pengelola yang konvensional. Dishub Provinsi NTB menghendaki agar pengelolaan transportasi online dan konvensional bisa berjalan seimbang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, H. Ilyas Iskandar menyambut baik kunjungan pemprov NTB mengenai tata kelola transportasi. Ilyas mengaku sudah cukup lelah dengan polemik antara transportasi daring dan konvensional di Makassar.
Dishub Sulsel memberikan dua opsi bagi para pelaku transportasi konvensional dalam menyikapi kehadiran transportasi daring. Pertama, Dinas Perhubungan mengarahkan pelaku transportasi konvensional untuk membuat layanan aplikasi berbasis daring. Sedangkan, opsi kedua mereka bisa bergabung dengan layanan aplikasi daring yang sudah ada. Upaya ini dilakukan agar angkutan umum tetap hidup.
Bahas Nasib Angkot
Sementara itu nasib angkot juga sempat menjadi bahan pembahasan, peminat kendaraan angkutan kota atau angkot kini semakin minim. Tidak hanya terjadi di Kota Mataram, namun sebagian besar daerah di Indonesia juga demikian, termasuk di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempertahankan eksistensi angkot, pemda setempat menjadikan angkot sebagai feeder atau kendaraan pengumpan.
Ilyas Iskandar mengatakan, agar mampu manarik minat dari para penumpang, pengelola angkot di Makassar melengkapi kendaraannya dengan fasilitas yang bagus seperti musik dengan sound yang baik, tempat duduk yang nyaman serta memasang AC. Jumlah angkot yang masih beropesasi sebanyak 4100 unit.
Dia mengatakan, angkot di Makassar akan menaikkan penumpang sampai dengan halte bus rapid transit atau BRT. Selanjutnya penumpang akan menggunakan bus menuju daerah atau halte yang diinginkan. Sementara BRT di Sulsel memiliki empat trayek yang berbeda.
Ilyas mengatakan, jumlah kendaraan BRT yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan untuk Sulawesi Selatan sebanyak 30 unit. Pembagian koridor antara lain dari mall ke mall, dari Bandara menuju kota dan dari kampus ke kampus.
Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB Ary Purwantini mengatakan, BRT di Provinsi NTB pernah diprotes oleh operator kendaraan umum karena dinilai merugikan mereka. Karena itu Dinas Perhubungan Provinsi NTB terus berupaya memberikan layanan moda transportasi umum yang baik kepada masyarakat tanpa harus berbenturan dengan kendaraan umum lainnya.(ris)
No Comments