Mataram (Global FM Lombok)- Kelompok Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nyaris setiap tahun tak ingin mengambil bagian dalam pelaksanaan pemilu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB mewaspadai gerakan kelompok tersebut. Jangan sampai mereka memperluas pengaruhnya melalui penyebaran ideologi antidemokrasi.
Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Lalu Syafi’i kepada Global FM Lombok di Mataram, mengatakan, ada sejumlah kelompok ideologi garis keras di Provinsi NTB yang sudah dipetakan oleh Bakesbangpoldagri bersama para stakeholder. Di KSB, kelompok Khilafatul Muslimin memiliki anggota sekitar tiga ribu orang. Mereka memiliki sejumlah pendakwah yang militan. Diharapkan mereka tak menyebarkan paham anti pemilu di masa pemilu tahun 2019 ini karena bertentangan dengan sistem demokrasi.
“ Ada yang tidak butuh dengan pemilu sama sekali, yaitu Khilafatul Muslimin di KSB. Jamaahnya sekitar tiga ribu. Dalam satu tahun penambahan jamaahnya sekitar 300-400 orang. Lalu mereka menggunakan kurikulum sendiri, tak mau menggunakan kurikulum Indonesia. Yang penting sudah kita himbau, kita memaksanakan hak mereka akhirnya. Kita salah kalau tidak mengeluarkan himbauan, karena ini adalah tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia untuk memilih atau dipilih,” kata Lalu Muhammad Syafii, Senin, (4/3)
Lalu Syafi’i mengatakan, adapun kelompok garis keras di Bima dan Dompu sudah mulai lunak terhadap prinsip ideologi yang mereka pegang. Misalnya di Ponpes Almadina, Kecamatan Bolo Dompu sudah mau memasang bendera merah putih setelah bertahun-tahun tak mau memasang lambang negara di lingkungannya. Pihaknya bersama dengan TNI/Polri dan para pihak terkait terus memantau pergerakan kelompok tertentu yang berpotensi membuat tidak aman di tengah masyarakat, terutama di masa pemilu ini.(ris)
No Comments