Mataram (Global FM Lombok)-Gubernur NTB TGH.M. Zainul Majdi telah menyurati presiden RI Joko Widodo untuk mempercepat penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bandar Kayangan Lombok Utara. Penetapan itu KEK itu melalui revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana tata ruang. Dengan demikian, pembangunan pelabuhan Bandar kayangan memiliki kepastian sehingga menepis keraguan investor untuk berinvestasi di mega proyek tersebut.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ridwan Syah saat rapat tindak lanjut direktif presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (05/05) di kantor gubernur NTB. Ia mengatakan, presiden Jokowi menginginkan agar pemerintah daerah memastikan investor Bandar kayangan terlebih dahulu baru kemudian akan ditetapkan menjadi KEK. Namun, duta besar investor Eropa yang didatangi, mempertanyakan legitimasi pembangunan Bandar kayangan. Atas dasar itulah, gubernur meminta presiden segera menetapkan KEK Bandar Kayangan tersebut.
“Surat terakhir gubernur, atas saran dari Menko Maritim, jadi pak gubernur bersurat kepada presiden meminta proses legitimasi ini dipercepat melalui revisi RPJMN dan rencana tata ruang nasional. Dan mengusulkan pembiayaan untuk 10 studi untuk melegalkan Global Hub ini masuk di dalam perencanaan nasional. Sehingga dalam usaha invetasi yang menjadi tugas kami menjadi lebih ringan”, katanya.
Ia menambahkan, selain meminta percepatan Bandar kayangan menjadi KEK, gubernur melalui direktif presiden, juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 30 milyar untuk membiayai 10 studi kelayakan Bandar kayangan menjadi KEK kepada kementerian terkait. Jika studi kelayakan serta penetapan menjadi KEK bisa diselesaikan tahun ini, pembangunan pelabuhan Bandar kayangan melalui investasi sebesar Rp 15 triliyun, bisa mulai dikerjakan tahun depan. (irs)-
No Comments