SJP : Fokus Penanganan Covid, Rencana Pemindahan IKN Tidak Perlu Dilanjutkan
Mataram (Global FM Lombok) – Anggota Komisi V dari Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama meminta pemeritah untuk membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ini dan fokus pada penanganan covid19 saat ini beserta dampaknya.
“Karena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini diperkirakan akan sangat dalam dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya kembali,” kata Suryadi Jaya Purnama (SJP) dalam rilis yang diterima Global FM Lombok, Jumat (24/04)
Menurutnya kebijakan ini dibutuhkan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki sense of crisis terhadap bencana yang sedang dialami oleh Bangsa dan Negara Indonesia.
Sebagaimana diketahui total anggaran pemindahan IKN diperkirakan sebesar Rp 466 triliun, dan dari besaran tersebut sekitar Rp 96 triliun akan menggunakan APBN yang dibagi dalam beberapa tahap mulai dari 2021 hingga 2024.
Baca Juga :
Penyaluran KUR di NTB Terus Jalan, Angkanya Mendekati Rp1 Triliun
Artinya setiap tahun ada dana sekitar Rp 25 triliun yang digunakan untuk pemindahan IKN padahal kondisi ekonomi diprediksi sedang merosot dan masih mengalami pemulihan.
SJP mengatakan, Presiden Jokowi sendiri mengakui, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan. Menkeu Sri Mulyani juga memprediksi pada skenario sangat berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4%.
“Padahal di saat kondisi normal saja, sebelum terjadinya wabah, pemindahan IKN menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Bahkan peneliti INDEF, Rizal Taufikurahman, melalui perhitungan dari model yang dapat dipertanggungjawabkan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh apa apa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Oleh sebab itu kata SJP, terkait dengan wabah Covid19 ini Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah seharusnya secara tegas membatalkan proyek pemindahan IKN untuk lebih memperlihatkan keberpihakan pada rakyat.
Baca Juga :
Hasil Rapid Test, 354 PPTG Klaster Gowa Dinyatakan Reaktif
Adapun dana yang tadinya direncanakan sebagian diambil dari APBN, sebaiknya nanti dialihkan guna membantu jutaan rumah tangga kurang mampu dan juga stimulus bagi UMKM selama masa pemulihan nanti yang dapat memakan waktu yang lama.
“Hal ini dilakukan agar dana tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui pemberian stimulus tersebut,” tutupnya.(ris/r)
No Comments