Sangat Lamban, Penyaluran Dana Desa di NTB Baru Tahap I
Dana/ Anggaran (ilustrasi) Dana/ Anggaran (ilustrasi)
Mataram (Global FM Lombok)-Penyaluran dana desa di NTB dinilai masih lamban. Pasalnya, secara nasional penyaluran dana desa ini sudah mencapai tahap III, sementara di NTB penyaluran dana ini baru tahap pertama. Masih lambannya penyaluran ini disebabkan oleh belum tuntasnya penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama, yang harus diserahkan aparat desa ke pemerintah Kabupaten.
Hal itu dikatakan Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayan, Katiman kepada Global FM Lombok di Mataram, usai Rakor Percepatan Penyaluran dana desa di NTB, Kamis (29/10). Rakor tersebut dilakukan untuk menghimpun persoalan pemerintah desa dan Kabupaten terkait rendahnya serapan dana desa di NTB. Ia menyebutkan, total dana desa secara nasional sebesar RP 20 triliun sudah disalurkan ke seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Hanya saja, penyaluran ke tingkat desa dari kabupaten masih rendah.
Ia mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap pertama di NTB sudah mencapai 100 persen. Hanya saja, untuk tahap kedua ini masih terkendala pada laporan pertanggungjawaban itu.
“ Dari Kabupaten ke desa itu sebagian masih proses, ada yang sudah menyalurkan ada yang belum. Ini tergantung dari kesiapan desanya, kalau desa segera melaporkan yang kedua langsung dicairkan. Ini padahal sudah tahap ke III’, katanya.
Jumlah dana desa di NTB yang bersumber dari APBN mencapai Rp 365 milyar. Masing-masing desa yang berjumlah 995 desa saat ini diperkirakan sudah mengelola dana desa sebesar Rp 1 milyar. Jumlah itu, merupakan akumulasi antara dana desa dari APBN dan Dana Alokasi Desa (DAD) dari Kabupaten Kota sebesar 10 persen.
Ia mengatakan,banyak hal yang menjadi kendala lambannya penyaluran dana ini. Dari Kabupaten misalnya, belum tercatatnya dana desa di APBD serta belum ada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa di tingkat Kabupaten. Sementara kendala yang dihadapi di tingkat Desa yaitu banyak desa yang belum mampu menyusun RAPBDES. (irs)-
No Comments