Mataram (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi menyatakan, butuh waktu sekitar setahun untuk memulihkan sektor pendidikan di NTB. Sesuai target pemerintah pusat, semua infrastruktur publik yang rusak akibat gempa ditargetkan selesai direhabilitasi dan rekonstruksi selama setahun.
‘’Sesuai rapat kemarin dengan Bapak Wapres, untuk infrastruktur pendidikan itu paling lambat satu tahun dari sekarang,’’ kata Mendikbud dikonfirmasi usai Pencanangan Gerakan Kembali ke Sekolah di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Minggu (9/9) siang.
Mendikbud mengharapkan aktivitas belajar mengajar di NTB secepatnya bisa pulih atau normal kembali. Untuk sementara, sekolah-sekolah yang rusak dibuatkan tenda-tenda darurat untuk menjadi tempat aktivitas belajar mengajar. Selain itu, sembari menunggu rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang rusak selesai dikerjakan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sekolah-sekolah darurat, yakni bangunan semi permanen.
Muhadjir menyebutkan, dari ribuan fasilitas pendidikan yang rusak, hanya 600 unit sekolah yang rusak. Namun menurutnya angka ini akan terus bertambah karena masih dilakukan pendataan dan verifikasi di lapangan.
Kemendikbud katanya, telah mendistribusikan lebih dari 1.000 tenda sesuai standar UNICEF untuk menjadi tempat aktivitas belajar mengajar. ‘’Tenda itu tak memadai, hanya untuk sementara. Sehingga Kementerian PUPR membuat sekolah darurat, semi permanen,’’ terangnya.
Berdasarkan data Posko Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Poskogasgabpad) Penanganan Dampak Bencana Gempa NTB, sebanyak 1.235 sekolah yang terdampak gempa termasuk Denpasar dan Karangasem. Paling banyak di Lombok Utara sebanyak 294 sekolah, kemudian Lombok Barat 205 sekolah dan Lombok Timur 204 sekolah.
Selain itu, Sumbawa 166 sekolah, Lombok Tengah 140 sekolah, Kota Mataram 84 sekolah, Sumbawa Barat 74 sekolah dan Dompu 4 sekolah. Sementara Denpasar dan Karangasem masing-masing 9 sekolah dan 55 sekolah.
Sedangkan madrasah terdampak sebanyak 434 unit. Terbanyak di Lombok Barat 106 unit, Lombok Utara 102 unit, Lombok Timur 97 unit, Lombok Tengah 77 unit dan Kota Mataram 52 unit.
Muhadjir menambahkan, pihaknya akan melihat kebijakan yang akan diambil pada daerah-daerah terdampak bencana gempa khususnya mengenai pelaksanaan ujian. ‘’Kalau memang bahan belajar tak mencukupi nanti akan kita buat kebijakan khusus untuk wilayah terdampak gempa ini,’’ ucapnya.
Mengenai perbaikan sekolah-sekolah yang rusak, ia mengatakan sedang dilakukakan inventarisir. Untuk kategori rusak ringan akan akan ditangani Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Dikbud. Sementara sekolah yang rusak sedang cenderung ringan akan ditangani Kemendikbud. Sedangkan yang rusak sedang cenderung berat akan ditangani Kementerian PUPR.
Untuk membangun kembali sekolah yang rusak di NTB, kata Muhadjir, beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyatakan komitmennya. Seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta serta Pemkot Surabaya.
‘’Untuk sekolah agama sudah ada koordinasi dengan kami. Tetapi itu menjadi tanggung jawab dan wewenang Kementerian Agama,’’ terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga memberikan tunjangan khusus kepada guru PNS dan non PNS terdampak gempa. Lebih dari 5.000 orang guru mendapatkan tunjangan khusus selama enam bulan. Dengan besaran Rp 1,5 juta sebulan untuk guru PNS dan Rp 2 juta sebulan untuk guru non PNS. (nas)
No Comments