Rp1,5 Triliun Kredit Nasabah di NTB Sudah Diberi Keringanan

Mataram (Global FM Lombok)-INDUSTRI keuangan di Provinsi NTB sudah melakukan proses restrukturisasi kredit kepada nasabah-nasabah yang mengajukan dan terdampak Covid-19.  Pada posisi 9 Juli 2020, nilai kredit yang sudah diringankan pembayarannya mencapai Rp1,5 triliun.

“Kredit yang terdampak seluruhnya sebesar Rp5,9 triliun dari total kredit lembaga keuangan yang ada di NTB sebesar Rp54 triliun,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan dalam diskusi dengan media pekan kemarin.

Read Also

TKI NTB Dapat Perlindungan dan Pemberdayaan Berbasis Komunitas

16 Feb 2015

Farid mengatakan, dari total nilai kredit yang dikucurkan oleh industri keuangan, hanya 6,6 hingga 6,7 persen yang terdampak. Dari jumlah yang terdampak tersebut, nilainya sebesar Rp5,9 triliun. Baik industri keuangan bank, maupun non bank (finance).

Dari Rp5,9 triliun kredit yang terdampak, dijelaskan Farid sebanyak Rp3,6 triliun adalah kredit bank.“Dan dari Rp3,6 triliun itu, Rp1,5 triliun atau 40 persen yang sudah direstrukturisasi,” jelas Farid.

Mengapa baru 40 persen saat ini? keterangan yang diterima OJK dari perbankan, secara data, jumlah nasabah yang terdampak cukup banyak. Namun dalam faktanya, tidak semua nasabah menerima restrukturisasi kredit yang ditawarkan bank. Sektor ekonomi yang terdampak signifikan ada tiga, pariwisata, infrastruktur, dan perdagangan besar adan eceran.

Farid mengatakan, tidak semua semua sektor mengajukan keringanan kredit. Dari sepuluh sektor yang ada, tujuh sektor lainnya masih tumbuh. Sektor Rumah Tangga termasuk Multiguna, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Konstruksi, Industri Pengolahan,  Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya Hiburan dan lainnya. Real Estate Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Transportasi Pergudangan dan Komunikasi

“ Yang terdampak kreditnya perdagangan, real estate, transportasi. Yang lainnya masih bagus. Mungkin ada semacam subsidi silang,” jelas Farid.

Untuk penyaluran kredit, perbankan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatiannya. Usaha-usaha yang masih berjalan baik tetap menjadi perhatian bank. Kecuali untuk usaha-usaha yang sementara ini masih berat, seperti sektor ikutan pariwisata.

Untuk itu, OJK menyarankan agar pemerintah menggeber realisasi kredit untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.

“Uang di bank itu pada prinsipnya masih ada, dan tidak ada masalah. Tinggal menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat,” kata Farid.(ris)