Reses di Desa Setiling, Warga Keluhkan RTG, Akri: Pemerintah Jangan Lupakan Hak Warga

Global FM
17 Feb 2021 11:18
2 minutes reading
Anggota DPRD NTB M Akri sedang melakukan reses (ist)

Praya (Global FM Lombok)- Anggota DPRD NTB Fraksi PPP Moh Akri menggelar reses untuk menyerap aspirasi di Dusun Sekedek Desa Setiling Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng). Dalam Reses tersebut anggota DPRD NTB ini mendapat keluhan soal sebagian RTG yang sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah.

Kepala Dusun Sekedek Desa Setiling Saparwadi memohon kejelasan kepada anggota DPRD NTB Moh Akri yang sedang melakukan reses.

“Sekitar 50 KK di Dusun Sekedek Desa Setiling ini belum mendapatkan bantuan pemerintah pasca gempa 2018, RTG kita belum dapat. Baik rusak berat, sedang dan ringan, mohon bapak dewan bisa membantu kami kejelasan soal RTG ini, karena masih ada warga kita belum memiliki rumah akibat gempa itu,” kata Saparwadi selaku Kepala Dusun Sekedek Desa Setiling BKU Lombok Tengah, Selasa (15/02/2021).

Selain melaporkan soal RTG, masyarakat juga meminta bibit pohon durian untuk ditanami di perkebunan miliknya, karena diketahui bahwa Dusun Sekedek ini adalah lahan pertanian yang cukup subur.

“Kami minta bibit durian untuk kami tanam di lahan kami, jumlah lahan kami cukup luas, bahkan puluhan hektar itu masih kosong. Mohon bapak dewan bisa bantu kami berikan bibit,” kata Tanwir salah satu perwakilan masyarakat Dusun Sekedek.

Sementara itu, Anggota DPRD NTB Fraksi PPP Moh Akri mengatakan bahwa, semua aspirasi dan permintaan masyarakat Dusun Sekedek ini akan disampaikan ke pemerintah. Hampir di setiap tempat yang dikunjungi banyak yang mengeluhkan soal RTG yang sampai saat ini masih belum selesai.

” Hak masyarakat atas rumahnya yang rusak akibat gempa ini harus diberikan dan direalisasikan, karena ini soal hak mereka akan tempat tinggal yang rusak akibat gempa tahun 2018 yang lalu,” ungkap anggota komisi II DPRD NTB ini.

Masyarakat yang lain dapat, lalu kenapa ada warga yang tidak dapat tambah Akri, “Ini kan soal pemerintah harus memenuhi kewajibannya atas RTG bagi warga terdampak gempa,” terangnya.

“Saya minta kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi, jangan ada warga yang tidak mendapatkan haknya soal RTG akibat gempa beberapa tahun lalu,” pungkas Sekretaris DPW PPP NTB ini.(ris/r)

No Comments

Leave a Reply