Mataram (Global FM Lombok)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat pada APBD murni tahun 2015 sebesar Rp 35 milyar. Namun, hingga pekan kedua bulan November ini, realisasi dana Bansos tersebut baru Rp 5 milyar. Padahal, proposal masyarakat yang sudah masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB sudah mencapai 500 buah proposal.
Kepala BPKAD NTB, H. Iswandi kepada Global FM Lombok, di kantor gubernur NTB, Rabu (18/11) kemarin mengatakan, batas akhir realisasi dana Bansos tersebut yaitu pada akhir Desember mendatang. Namun ia tak menjamin realisasi Bansos itu bisa mencapai 100 persen. Ia mengatakan, realisasi dana Bansos tersebut didasarkan pada pendapatan yang diperoleh Pemprov NTB, dengan tetap mendahulukan pembayaran wajib di masing-masing SKPD.
‘Bansos itu kan totalnya hanya Rp 35,9 milyar, kami sudah merealisasikan sampai sekarang ini Rp 5 milyar lebih lah. Bansos ini sedang berproses dan kita memang menunggu pendapatan, begitu kan kita harus memprioritaskan dulu pendapatan yang wajib, kami posisi wait and see tapi semua berproses. Jadi bansos ini yang per orangan, makanya itu proses realisasi bansos itu kan batas akhirnya 31 Desember kan”, katanya.
Selain alasan pendapatan daerah, masih rendahnya realisasi dana Bansos tersebut disebabkan oleh verifikasi proposal masyarakat yang memakan waktu tidak sebentar. Masyarakat yang mengajukan proposal kata Iswandi tersebar di seluruh Kabupaten Kota sehingga tidak mudah dijangkau. Terlebih, tenaga tim ferivikasi tersebut masih terbatas. Meskipun realisasi Bansos masih rendah, realisasi dana hibah dikatakannya sudah mencapai 90 persen dari total dana hibah tahun ini sebesar Rp 712 milyar. (irs)-
No Comments