Jurus Masyarakat Lobar Melawan Praktik “Merariq Kodeq”(Bagian II)

Reporter : Zainudin Syafari

Ilustrasi – Prosesi Ijab Kabul ( Foto dari Laporan Studi Perkawinan Anak Plan Indonesia dan KPI)
Jurus Masyarakat Lobar Melawan Praktik “Merariq Kodeq”(Bagian II)

“Nyeselku merariq kodeq,Tetari Kebelang mate,ndek narak untung sebulanTrusku teseang
Malemku merarik, tesodok elek balen dengan, kereng sak kadungku tejual kadu beli beras”

Ini adalah salah satu potongan lirik lagu Sasak yang judulnya “Nyesel Merariq Kodeq”. Lagu ini menjadi bagian ekspresi seni masyarakat Sasak Lombok, dalam menggambarkan dampak potret perkawinan usia anak.  Sebenarnya bagaimana potret perkawinan usia anak di Lombok Barat (Lobar), terutama di masa pandemi Covid-19 ini?

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lobar Erny Suryana mengatakan, perangkat aturan telah disahkan untuk mencegah terjadinya kasus perkawinan usia anak, seperti Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan serta Perbub Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Berdasarkan regulasi itu pihaknya mengklaim telah berhasil mencegah dan menurunkan angka kasus perkawinan usia anak, termasuk di masa pandemi ini.

“Kalau secara angka sebenarnya tidak ada peningkatan, justru kita turun. Kalau di posisi 2019 kita ada di 22 persen yang usia di bawah 20 tahun, namun di tahun 2020 kita berada di angka 18 persen dari total semua perkawinan.  Namun untuk perkawinan yang di bawah usia 19 tahun itu angkanya 9 persen,”  kata Erny.

Secara jumlah, Erny Suryana mengatakan, di tahun 2020 angka perkawinan di bawah usia 19 tahun lebih dari 200 kasus. Sedangkan di tahun 2021 ini dari Januari sampai Juni sekitar 30 kasus perkawinan usia anak muncul. Namun ia mengklaim sekitar 50 persen diantaranya sudah berhasil dipisahkan dengan bantuan perangkat desa, kadus dan masyarakat.

“Sekarang kalau saya melihat sistem itu sudah jalan di bawah. Kalau dulu sebelum ada Perda dan Perdes, masih banyak dimaklumi perkawinan usia anak ini, dan masih dilegalkan di tingkat desa.  Sekarang dengan adanya aturan, kadus tak boleh memfasilitasi. Jika ada pernikahan usia anak, kadusnya yang nelpon ke kita untuk difasilitasi agar dipisah” jelasnya.

SekretarisDP3AP2KB Kabupaten Lobar Erny Suryana bersama dengan pihak Plan Indonesia saat mengkampanyekan Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) untuk menekan angka pernikahan usia dini di Lobar ( Dok Info Publik Oktober 2020)

Soal upaya memisahkan anak yang ingin dikawinkan ini, Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kediri Lombok Barat Suci Apriani mengamininya. Dia mengatakan, beberapa tahun lalu upaya pemisahan memang cukup berat, namun kini tugas tersebut menjadi lebih ringan karena adanya kolaborasi sejumlah pihak dan munculnya kesadaran dari masyarakat.

 “Jadi tantangan-tantangan sebelumnya ini misalnya seperti tahun 2019, 2020 kita masih kesusahan. Namun di 2021 ini kita lebih mudah ketika melakukan pembelasan, kayak kita sudah tahu peranan kita, dan ketika kita melakukan mediasi itu cepat untuk proses ‘pembelasan’ itu. Itu keberhasilan yang saya banggakan,” terang Suci Apriani.

Pemda Lobar boleh mengklaim bahwa angka perkawinan usia anak beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Namun berdasarkan hasil riset Yayasan Plan International Indonesia bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia setelah lahirnya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa perkawinanusia anak di Lombok Barat masih harus tetap menjadi atensi utama. Setidaknya hal itu terlihat dari masih banyaknya  permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun.

Misalnya pada periode November 2019 sampai akhir April 2020, dari 74 permohonan dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama, sebanyak 57 permohonan dikabulkan, tujuh yang dicabut dan hanya dua yang ditolak. Rata-rata di kabupaten-kabupaten yang banyak ditemukan kasus pernikahan usia anak itu selalu yang lebih banyak yang dikabulkan permohonan dispensasinya daripada yang ditolak.

Direktur Influencing Yayasan Plan International Indonesia Nazla Mariza menjelaskannya, “Jadi memang kita melihat ada permohonan dispensasi perkawianan anakyang terus meningkat setiap tahun. 90 persen kasusnya dikabulkan ya. Saya melihat dispensasi ini hanya kanalisasi saja. Ketika mau menikahkan anak ya sudah melalui Pengadilan Agama, mengajukan dispensasi dan 90 persen lebih dikabulkan,”ujarnya.

Berdasarkan data Plan Indonesia, faktor pendorong perkawinan anak khususnya di masa pandemi Covid-19 anak cukup beragam. Namun yang paling menonjol antara lain faktor ekonomi orang tua akibat dampak pandemi, kegiatan belajar mengajar yang tak efektif karena adanya pembatasan, munculnya dampak negatif terhadap akses media sosial dan internet serta terbatasnya layanan kesehatan reproduksi bagi remaja.

“Kondisi ini menyebabkan situasi keluarga yang sulit ya secara ekonomi dan banyak informan kami di lapangan selama penelitian menuturkan bahwa ekonomi di masa pandemi ini justru mengakselerasi orang tua kemudian menikahkan anak, karena anak dianggap sebagai beban ekonomi, dan menikahkan anak dianggap sebagai solusi di masa pandemi ini,” kataNazla Mariza.

Selain Desa Kediri, kami juga mendatangi Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari untuk melihat dari dekat kasus pernikahan usia anak di desa tersebut. Maklum desa ini sudah memiliki awig-awig pencegahan merarik kodek sejak tahun 2015.

Kepala Desa Kekait, H.M Zaini mengatakan, kasus perkawinan usia anak di desanya cenderung menurun setelah lahirnya awig-awig dan Perdes.

“Agak landai memang kasusnya, karena itu tadi proses perizinan dan lain sebagainya. Kalau terjadi itu (merarik kodek) saya kumpulkan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) kemudian mengadakan pendekatan-pendekatan. Dan dari kasus-kasus yang terjadi bisa kita pisahan dengan damai. Namun kadang-kadang susah juga kita memisahkan. Alasan mereka misalnya orang tuanya di Malaysia, tidak ada di sini. Pesan orang tuanya lain,” tuturnya.

Sementara di Desa Kediri, pemerintah desa setempat mengalokasikan anggaran antara Rp 10 – 15 juta di APBDes untuk membiayai Kelompok Perlindungan Anak Desa. Sekretaris Desa Kediri Umar Said menjelasan, pihaknya yakin, dengan gerakan yang dibuat oleh kelompok pemuda, kasus merariq kodeq akan bisa terus ditekan. Peruntukan anggaran itu yaitu untuk membiayai segala kegiatan KPAD Kediri yang berkaitan dengan pencegahan perkawianan anak.

“Yang paling penting adalah penganggaran. Kami anggarkan di APBDes , itu setiap tahun ada. Sekarang ini 10 jutaan. Malah di APBDes Perubahan kita masukkan 15 juta. Artinya agar anak-anak ini bisa menggunakan di sejala program kegiatan. Jadi biaya operasional KPAD bahasanya di sana, apakah itu untuk sosialisasinya, untuk operasionalnya, untuk pemisahnya, semuanya diambil dari sana” kata Umar Said.

Agar perlawanan terhadap praktek perkawiananusia anak ini makin lengkap, DPRD Provinsi NTB telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak bulan Januari 2021 lalu. Namun Perda yang sangat muda ini belum bisa berbuat banyak lantaran belum diterapkan di masyarakat, sebab baru saja selesai tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah mengatakan, Perda ini setidaknya memiliki sejumlah poin penting seperti kewajiban kerjasama lima Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak, terbentuknya Satuan Tugas (Satgas), penghargaan dan sanksi, hingga kewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 1 persen dari total APBD.

“Substansi paling penting adalah pemerintah wajib menganggarkan satu persen dari total APBD untuk program pencegahan perkawinan anak. Kalau APBD kita 5,2 triliun maka harus dianggarkan 52 miliar untuk program pencegahan pernikahan anak,” kata Akhdiansyah.

Namun belum lagi Perda ini diterapkan, muncul kontroversi yang sempat menyita perhatian publik. Setelah melalui tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, ketentuan sanksi bagi para pelanggar Perda justru dihilangkan. Begitu juga dengan pasal soal kewajiban Pemda mengalokasikan anggaran 1 persen dari APBD diganti menjadi dukungan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Biro Hukum Setda NTB H.Ruslan Abdul Gani yang diminta konfirmasi terkait dengan alasan hilangya pasal saknsi dalam Perda itu memilih tak ingin memberikan komentar dengan alasan sedang fokus pada penanganan pandemi. “Kita konsen dengan penanganan Covid dulu,” pesannya.

Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada sejumlah media sebelumnya, Kepala Biro Hukum mengatakan, Kementerian Dalam Negeri memang menghapus pasal sanksi pidana bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan usia anak karena sesuai dengan filosofis Perda yaitu untuk pencegahan kasus.

“Rumusan dari Kemendagri Dirjen Otda sangat luar biasa. Sesuai dengan kemampuan keuang daerah. Alasan pusat menghapus sanksi  pidana dalam Perda NTB karena sesuai dengan filosofis sosialogisnya adalah untuk pencegahan,” katanya melalui pesan singkat.

Untuk mencegah praktek merariq kodeq ini butuh kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Tak cukup hanya membuat Undang-Undang dan aneka peraturan di bawahnya, namun bagaimana upaya semua elemen untuk membangun kesadaran kolektif bahwa praktek merariq kodeq ini memiliki banyak dampak negatif, sehingga harus segera diakhiri. (Selesai)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply