Angin Segar Dana Jadup Kembali Berhembus, Kapan Warga akan Diberikan ?

Rumah hancur akibat gempa Lombok tahun 2018. Korban gempa akan segera menerima jadup tahap 2 ( global fm lombok/dokumen)

Mataram (Global FM Lombok)- Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyiapkan anggaran sebesar Rp89,36 miliar kepada masyarakat korban gempa tahun 2018 lalu di NTB sebagai respon pemerintah terhadap permintaan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah agar pemerintah dapat mencairkan jaminan hidup (Jadup) tahap II bagi warga korban gempa.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI Muhammad Safii Nasution didampingi Kepala Dinas Sosiasl Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH  ditemui di sela-sela rekonsiliasi data penerima jadup Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (11/11) menjelakan, pencairan Jadup tahap II sebesar Rp89,36 milliar akan diberikan kepada masyarakat yang belum menerima jadup pada tahap I. Tercatat sebanyak 3 kabupaten yang warganya belum mendapatkan jadup tahap I.  Antara lain, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

“Pemerintah berharap bantuan ini juga bisa meringankan beban mereka di masa pandemi,” jelas Safii.

Guna memastikan bantuan jadub tepat sasaran, Safii meminta pemerintah daerah melakuan pendataan secara tepat by name by addres kepada mereka yang berhak di tiga kabupaten tersebut. Untuk itu, Kemensos juga melibatkan dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai verifikator dan validasi data.

“Kami bersama Dinsos dan Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi data. Keterlibatan dukcapil ini juga untuk menelusuri penerima bantuan yang belum mempunyai e-KTP atau masih memegang KTP lama. Disamping itu kita juga mengajak bank penyalur untuk verifikasi,” tambah Safii.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemensos sebanyak 86.824 KK / 297.881 Jiwa korban gempa yang berada di tiga wilayah akan mendapatkan Jadup tahap II berdasarkan peraturan menteri sosial jadup akan diberikan sebesar Rp10.000 / per jiwa / perhari yang diberikan selama satu bulan.

“Dari data itu siapa saja yang berhak menerimanya. Apakah mereka masih berdomisili atau sudah pindah dari NTB. Mereka yang berhak dan telah terverifikasi akan dibuatkan rekening tabungan oleh Bank BNI yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Jika dalam satu keluarga ada tiga orang maka ketiganya mendqpatkan bantuan,” tambah Safii.

Sebelumnya, Kemensos telah menyalurkan bantuan jaminan hidup tahap I tahun 2019 sebanyak 5.118 KK / 19.099 Jiwa di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp11.45 miliar.

“Jadi mereka yang sudah mendapatkan jadup pada tahap I tidak akan mendapatkan lagi pada tahap II,” tambah Safii.

Selain memberikan bantuan jaminan hidup, dikatakan Safii pemerintah juga telah memberikan bantuan santunan ahli waris korban bencana yang meninggal dunia sebanyak 567 jiwa senilai Rp8.505.000.000. Penanganan darurat berupa pendistribusian logistik, cadangan beras pemerintah, beras regular, sembako, peralatan dapur keluarga, peralatan kebersihan dan layanan dukungan psikososial. Total bantuan senilai Rp21.607.710.904.

“Jadi total bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi senilai Rp.130.936.410.904,” imbuhnya.

Penyerahan bantuan Jadup tahap II akan dilakukan secara langsung oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara akhir bulan ini. “Bantuan jaminan hidup ini walaupun belum memenuhi semua usulan pemerintah Daerah agar dapat digunakan dengan bijak bagi bapak/ibu penerima manfaat. Dan dapat meringankan beban penderitaan yang dihadapi,” imbuh Safii.

Kepala Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Barat Ahsanul Khalik berjanji akan menyelesaikan verifikasi data secara detail dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten secara cepat dan akurat.

“Kita harus meminimalisir adanya kesalahan dalam penyeluran jadup. Maka data by name by addres menjadi perhatian kami,” jelas Aka.

Sebagai ungkapan syukur atas perhatian pemerintah pusat, ia juga meminta komitmen pemerintah kabupaten menyiapkan data yang telah divalidasi dan diverifikasi secara akurat.

“Kekurangan administrasi data kependudukan dan lainnya, agar tidak menyalahkan pemerintah pusat.Kitalah di daerah yang punya tanggung jawab itu untuk penyelesaiannya. Seharusnya NTB dapat Rp400an miliar. Tapi kita syukuri, karena keadaan, kita bisa dapat sampai Rp89,36 miliar ini. akan cukup membantu kepada masyarakat apalagi disaat corona seperti ini.(bul)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply