Cara NTB Tangani Covid-19 dan Pulihkan Ekonomi Dipuji Pemerintah Pusat

Saat Menkopolhukam dan pimpinan instansi negara menggelar jumpa pers (ist)

Mataram (Global FM Lombok) – Menko Polhukam, Prof. H. M. Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah diundangkan 20 Juli 2020.

Dengan Perpres ini, Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Ketua Pelaksana  Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Mahfud mengatakan penanganan Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ia mengatakan apa yang dilakukan Provinsi NTB sebenarnya sudah mendahului semangat Perpres tersebut.

“Pak Gubernur tadi sudah menunjukkan cara sesungguhnya. Yang mendahului Perpres kalau semangatnya. Bahwa Covid itu tak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi justru menjadi blessing in disguise, menjadi berkah terselubung,” kata Mahfud saat jumpa pers di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (21/7) sore.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam didampingi Mendagri, Prof. H. M. Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Wakapolri, Komjen Gatot Edy Pramono, Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto dan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Ia mengatakan, dengan adanya Covid-19, ekonomi lokal menjadi hidup karena UMKM digerakkan. Dulunya, ekonomi lokal tak hidup karena selalu dikooptasi oleh konglomerat atau kekuatan-kekuatan modal dari luar.

“Maka sekarang dihidupkan ekonominya dari bawah dengan dana yang tersedia. Seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Covid itu ada, harus dilawan. Tetapi ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa numpang kepada Covid ini untuk menumbuhkan ekonomi,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Bahkan, kata Mahfud, sesuai pemaparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 juga dapat menumbuhkan ekonomi. Ia mengatakan Pilkada jangan dianggap pemborosan anggaran semata. 

“Itu ada uang yang beredar untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Menghidupkan pedagang masker, dan macam-macam. Berapa triliun uang yang akan berputar di situ untuk keperluan rakyat sehari-hari,” katanya.

Terkait dengan Pilkada, Pemerintah akan menghidupkan dan menumbuhkan demokrasi ini sebagai kehidupan politik yang bebas. Bukan politik yang kriminal dan ada yang mengatakan politik transaksional dan sebagainya.

Menurutnya, hal itu  merupakan penyakit demokrasi di Indonesia. Namun, masyarakat tak boleh putus asa. Karena ada juga kemajuan-kemajuan luar biasa dari demokrasi di Indonesia. “Penyakit-penyakit (demokrasi) itu supaya disembuhkan secara pelan-pelan, tersistem, membudaya. Kita membangun budaya politik yang lebih bagus. Karena budaya politik yang bagus akan melahirkan budaya hukum yang bagus,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan Indonesia  kini berhadapan dengan suatu keadaan yang tak pernah alami sebelumnya. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, semaksimal mungkin semua kepala daerah harus mencegah penularan Covid-19. Dan kedua, dampak ekonomi harus diperhatikan.

Jangan sampai terlampau serius memikirkan penanganan virus  Corona, tetapi tidak memikirkan dampak  ekonomi. Sehingga bisa jadi nanti masyarakat selamat dari Corona. Tetapi keteteran dengan masalah yang lebih besar dalam masalah ekonomi.

“Instruksi Presiden kami sikapi dengan tegas. Kerja besar kami langsung dibagi dua. Pertama, satu tim khusus langsung menangani persoalan kesehatan dan teknis lainnya. Panglimanya Ibu Wakil Gubernur.  Kedua, tim khusus penanganan dampak sosial ekonomi,” tutur Dr. Zul.

Dengan ketegasan Wagub yang mengomandoi Tim Penanganan Covid-19, kampanye yang tak henti-hentinya dan kekompakan dengan bupati/walikota. Sehingga penyebaran Covid-19 di NTB mampu dikendalikan.

“Tinggal Kota Mataram. Pak Walikota sudah berupaya keras. Tapi karena kepadatan, tingkat interaksi. Tapi insya Allah NTB dalam kendali. Kita sudah sepakat dalam rapat Forkopimda yang dilakukan setiap pekan. Kita akan bahu membahu, sama-sama mengeroyok Kota Mataram dan saedikit Lombok Barat. Supaya badai ini segera berlalu dari tempat kita,” katanya.

Dengan adanya instruksi presiden mengenai Jaring Pengaman Sosial (JPS), kata Dr. Zul, digunakan oleh Pemprov NTB sebagai suatu kesempatan meretas jalan baru. Di tengah kampanye agar masyarakat stay at home dan jaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemprov memberdayakan IKM dan UKM supaya mereka tetap punya kesibukan di tengah pandemi.

Dimana, bantuan sosial berupa JPS yang diberikan ke masyarakat bukan berupa uang tunai. Tetapi dalam bentuk komoditas berupa sembako dan suplemen yang merupakan produk IKM dan UKM lokal. Dr. Zul menyadari pemberian bantuan berupa sembako akan banyak kegaduhan.

“Jadi kami walaupun tahu akan ada kegaduhan. Kami betul-betul meretas jalan baru, data masih belum sempurna tapi kami punya keberanian. Harus dibagi berupa komoditas. Bukan sembarang komoditas, tapi komoditas yang diproduksi UKM lokal,” terangnya.

JPS yang diberikan Pemprov NTB harus dalam bentuk sembako dan suplemen. Dan semua sembako dan suplemen ini harus diproduksi oleh UKM lokal. Seperti beras, minyak goreng, ikan asin, ikan kering, abon ikan. Kemudian suplemen seperti teh kelor, kopi, hand sanitizer, APD dan masker merupakan produk UKM lokal.

“Dengan kebijakan untuk menggunakan produk sendiri, UKM menggelit dan bangkit. Dalam tiga bulan ini, awalnya 300 UKM, bulan berikutnya 535 UKM. Dan terkahir bulan ini kita mampu mendemonstrasikan UKM yang terlibat 5.000 UKM,” paparnya.

Dengan pengalaman ini, kata Dr. Zul, tentu awalnya kualitas produk IKM dan UKM lokal tidak lebih baik dari produk yang berasal dari Jawa atau China. Harganya juga tidak kompetitif, tapi ada cost of learning. Setelah pembelajaran tiga bulan, Pemprov mampu memetakan klaster IKM dan UKM dan akan diberikan stimulus ekonomi setelah berakhirnya program JPS Gemilang.

“Dan mudah-mudahan dalam bulan-bulan yang akan datang. UKM NTB bukan hanya memasarkan produknya di provinsi NTB. Tetapi mampu kompetitif dijual di pasar nasional dan internasional,” tandasnya. (ris/nas)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply