Dugaan Pungli Prona di Batu Mekar, Inspektorat Serahkan Hasil Pemeriksaan ke Kejari

Ilustrasi uang Pungli (Global FM Lombok/pxhere)

Giri menang (Global FM Lombok) – Inspektorat Lombok Barat diminta oleh Kejaksaan negeri (Kejari) untuk melakukan audit khusus terhadap persoalan dugaan pungutan liar (Pungli) program prona di Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Inspektorat pun sudah menindaklanjuti permintaan kejaksaan ini dengan menurunkan tim melakukan audit ke desa setempat. Hasil audit khusus ini sendiri sudah diserahkan inspektorat ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut oleh lembaga Adhiyaksa tersebut.

Hal ini diakui Sekretaris Inspektorat H Bagus Dwipayana kemarin.

“Kami sudah serahkan hasil pemeriksaan (Audit) masalah Dugaan pungli prona di desa Batu mekar,”aku Bagus. Pihaknya sudah menyerahkan hasil audit ini ke Kejari Desember 2019 lalu. Hasil pemeriksaan ini jelas dia, secara umum ada indikasi kerugian negara. Namun ia lupa berapa jumlah kerugian tersebut. Selain masalah audit prona, pihaknya juga sudah memutuskan pemeriksaan tukar guling kantor dinas pertanian dengan eks agribisnis pertanian yang digusur untuk pembangunan LCC. Setelah penyerahan hasil audit ini tentu diproses lebih lanjut oleh pihak kejaksaan.

Baca Juga : Tuntas, Kasus Pungli Tryout UPT Dikpora Bolo

Sementara itu Warga Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar mempertanyakan penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah gratis melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diduga melibatkan tiga oknum kepala dusun di desa setempat. Dalam proses pembuatan sertifikat tahun 2018 lalu tersebut, banyak warga di desa itu ditarik biaya dengan nilai bervariasi. Mulai ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung jumlah sertifikat yang dibuat. Suhaemi, Warga Dusun Punikan Utara desa Batu Mekar mengatakan program prona ini dilaksanakan tahun 2018 lalu. Di dusunnya, ada 170 warga yang mendapatkan program tersebut. Ia mengakui dipungut biaya oleh oknum Kadus untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp 300 ribu per serifikat. Ia sendiri membuat 12 seritifikat, sehingga diminta membayar Rp 3.400.000, namun ia baru memberikan uang Rp 1.500.000. Sisanya kata dia, akan diberikan belakangan.

Belakangan ia mendapatkan informasi kalau pembuatan sertifikat ini gratis, tak dipungut biaya. Ia pun langsung menanyakan ke BPN Lobar. Pihak BPN pun menyampaikan kalau program ini gratis. Sepulang dari BPN, ia memberitahu semua warga bahwa program ini gratis. “Warga dipungut bervariasi, satu persil ada dipungut Rp 300-500 ribu,”jelas dia. Warga yang diduga dipungut ini tidak hanya di satu dusun saja, namun dusun lain seperti Dusun Prabe dan Dusun Ndut. Warga yang merasa dirugikan pun keberatan sehingga melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan dengan menyerahkan barang bukti lengkap berupa dokumen pengakuan pungutan, berita acara dan lain-lain.

Baca Juga : Dugaan Pungli dan Calo, Disdukcapil Loteng Didemo Warga

Tim Inspektorat kata dia turun ke desa memanggil warga baik yang menjadi korban, pelapor dan terlapor. Termasuk, 11 Kadus, mantan kades dan kades aktif diklarifikasi oleh inspektorat. Itupun kata dia, Inspektorat turun setelah warga melakukan aksi demonstrasi di kantor desa. “Kami sudah laporkan ke Kejaksaan, tapi katanya dilimpahkanke inspektorat. Makanya inspektorat turun ke desa,”jelas dia.

Tak hanya dipanggil di desa, ia bersama belasan korban dari tiga dusun tersebut dipanggil lagi ke Inspektorat. (Her)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

1 Komentar

  1. Dugaan Pungli Prona Batu Mekar, Inspektorat Serahkan Hasil Audit ke Kejari | Global FM Lombok9 January 2020, 09:27 at 9:27 am

    […] Baca Juga : Dugaan Pungli Prona di Batu Mekar, Inspektorat Serahkan Hasil Pemeriksaan ke Kejari […]

Leave a Reply