Pemerintah Diminta Permudah Akses Layanan Penderita HIV/Aids

HIV Aids

Mataram ( Global FM Lombok)- Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Wilayah NTB mengharapkan agar pemerintah mempermudah akses layanan kesehatan untuk penderita HIV Aids di daerah ini, terutama bagi kalangan perempuan positif. Untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi penderita HIV/Aids, IPPI NTB meminta pemerintah membuat pelayanan satu pintu agar akses kesehatan kepada para penderita lebih baik.

Koordinator IPPI Wilayah NTB Yulianti kepada Global FM Lombok di Mataram Rabu (18/7) mengatakan, pemerintah daerah diharapkan tetap mengalokasikan ketersediaan obat anti-retroviral (ARV). ARV adalah obat untuk memperlambat pertumbuhan virus HIV. Selain ARV, pemerintah diminta menyediakan alat medical cek up yang lain secara gratis. Termasuk alat tes Viral Load (VL) yang harganya sangat mahal bagi penderita.

“Pemerintah daerah diharapkan mulai menganggarkan ketersediaan ARV plus ketersediaan alat-alat medical cek up yang lain. Kalau punya BPJS gratis, kalau tidak punya BPJS tetap bayar, per ARV bisa empat sampai lima ratus ribu. Terus kalau sudah minum obat sampai tahunan, yang kita khawatirkan obat itu resisten terhadap mereka. Mereka butuh cek VL yang harganya 1,5 juta, itu kan tidak mudah. Kita harapkan pemerintah menyediakan alat itu di NTB supaya semua gratis,” kata Yulianti Rabu (18/7)

Yulianti mengatakan, jumlah anggota IPPI NTB saat ini sekitar 70 orang. Dari jumlah itu 90 persennya adalah para perempuan yang berstatus HIV positif, sisanya adalah yang terdampak karena suaminya yang berstatus HIV positif. IPPI NTB selama ini berupaya agar semua ibu hamil mengecek status HIV-nya di Puskesmas. Jika terdapat kasus perempuan hamil yang HIV positif, IPPI bersama dengan petugas medis akan melakukan upaya agar anak yang dikandungnya tidak ikut tertular virus HIV.

Ia menghendaki agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran bagi komunitas ini, mengingat perannya yang sangat penting untuk memutus penularan virus HIV kepada istri dan anak-anak. Para relawan di IPPI membutuhkan dana pendampingan agar tugas mereka dihargai oleh pemerintah. Namun selama ini, dukungan dana untuk IPPI NTB masih sangat minim yaitu sekitar Rp 600 ribu per tahun, itupun untuk membiayai satu kali pertemuan dengan sesama anggota IPPI.(ris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply