Para Calon Gubernur NTB Tandatangani Deklarasi Tolak Politik Uang

Deklarasi anti polirtik uang

Mataram ( Global FM Lombok)- Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB diminta agar memiliki komitmen untuk tidak melakukan politik uang pada Pilkada serentak 2018 ini. Para kandidat mengikuti kegiatan deklarasi tolak politik uang serta politisasi SARA yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB di halaman Kantor Bawaslu NTB di Jalan Udayana, Mataram, Rabu (14/2).

Dalam kegiatan tersebut, pasangan Zul-Rohmi hadir berdua secara langsung. Sementara pasangan Ahyar-Mori hanya diwakili oleh Calon Wakil Gubernur NTB Mori Hanafi. Sedangkan pasangan Ali-Sakti hanya diwakili oleh Calon Wakil Gubernur NTB TGH Gede Sakti. Adapun pasangan Suhaili-Amin hanya diwakili oleh salah seorang tim pemenangannya.

Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid mengatakan, gerakan untuk menolak politik uang di Pilkada ini datang dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari masyarakat adat Lombok Utara. Mereka menggunakan baju adat “Dayan Gunung” untuk meramaikan gerakan tolak politik uang ini.

“ Sekali lagi harapan kita agar seluruh elemen masyarakat di NTB bersama-sama dengan kita untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA. Dan yang paling menggembirakan adalah ada teman-teman kita, bagian dari kita masyarakat adat di Lombok Utara untuk melakukan komitmen menolak politik uang dan politisasi SARA,” kata Khuwailid.

Dengan dipimpin oleh Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid, seluruh pasangan Calon Gubernur NTB yang hadir membacakan deklarasi tolak politik uang yang berisi lima poin penting. Diantaranya mereka sepakat untuk tidak menggunakan politik uang dan SARA  sebagai cara mempengaruhi pilihan rakyat karena akan mencidrai integritas penyelenggaraan Pilkada. Selain itu mereka sepakat untuk tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Dalam kesempatan itu juga, seluruh jajaran Panwaslu Kabupaten Kota hingga Panwascam hadir untuk mendengarkan pemaparan Ketua Bawaslu NTB terkait dengan upaya memperkuat integritas penyelanggara Pilkada serentak. “ Standar integritas pengawas pemilu itu harus lebih tinggi dari KPU dan peserta pemilu karena tugasnya dia mengawasi. Karena itu saya minta kepada seluruh pengawas agar menjaga integritasnya,” kata Khuwailid (ris)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply