Perusahaan Boleh Tak Pakai UMP Namun Harus Ajukan Penangguhan

Mataram (Global FM Lombok)- Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp 1,825,000 yang ditetapkan tanggal 1 November 2017. Namun bagi perusahaan yang belum mampu menggaji karyawannya dengan besaran UMP tersebut, mereka boleh mengabaikan UMP tersebut dengan syarat harus mengajukan surat penangguhan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB H. Wildan kepada media, Rabu ( 1/11) siang mengatakan, permohonan penangguhan perusahaan disertai dengan beberapa syarat, seperti laporan keuangan perusahaan, perhitungan rugi/laba, perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir dan syarat lainnya. Selanjutnya, bagi perusahaan yang meminta penangguhan UMP 2018 tersebut, mereka masih bisa menggaji pekerjanya dengan UMP tahun 2017 sebesar Rp 1.631,000.

Wildan menegaskan, berdasarkan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari upah minimum yang berlaku, terkecuali sudah mendapat izin penangguhan tersebut. Jika pengusaha terbukti membayar upah lebih rendah dari ketentuan diatas , maka tindakan pengusaha tersebut melanggar hukum. Dia bisa dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 185 yakni sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun  dan atau denda paling sedikit Rp 100 juta.

Para pekerja diharapkan secara aktif melaporkan jika ada pengusaha atau perusahaan yang mengabaikan UMP kepada karyawannya, untuk selanjutnya diberikan surat teguran dan penyelesaian secara hukum.(ris)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply