Sejumlah Kantor Dukcapil di NTB Diduga Masih Subur Praktek Percaloan

Calo ( ilustrasi : kompasiana.com)

Mataram (Global FM Lombok)- Selain melakukan investigasi terhadap praktek percaloan di Kantor Imigrasi Mataram, Ombudsman Perwakilan NTB juga menyelidiki aktifitas percaloan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Investigasi menyasar ke Dinas Dukcapil Lombok Barat dan Dukcapil Lombok Timur. Berkuasanya aksi jaringan calo diduga kuat bermain bersama oknum internal.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim kepada wartawan, Senin (25/09) mengatakan, praktek pencetakan blanko KTP-el melalui calo dapat dilakukan tanpa melalui prosedur. Hal ini termasuk dalam penerbitan administrasi kependudukan lainnya seperti akta kelahiran dan kartu keluarga (KK). Hanya saja modusnya yang berbeda-beda.

Di Dukcapil Kabupaten Lombok Timur misalnya, jaringan calo bisa mengurus akta kelahiran atau kartu keluarga tanpa harus melengkapi syarat dengan membayar biaya Rp 200 ribu. Padahal dalam ketentuannya, pengurusan seluruh dokumen keluarga diberikan secara gratis. Tempat  pengurusan KK dan akta kelahiran oleh calo bisa diluar kantor Dukcapil, misalnya di lokasi parkir kendaraan.

Sementara di Dinas Dukcapil Lombok Barat, ulah calo sudah mampu mempengaruhi kebijakan internal Dinas Dukcapil. Meski jadwal percetakan blanko KTP elektronik yang dimohonkan bulan Mei baru tercetak bulan November 2017, namun atas peran calo, pencetakan blanko KTP-el bisa dilakukan saat itu juga hanya dengan membayar Rp 100 ribu dan foto copy surat keterangan pengganti KTP. Lokasi pengurusan juga bisa di warung dekat kantor.

“ Calo bahkan dapat melayani proses pencetakan blanko KTP elektronik hanya melalui telpon dengan cukup menyebutkan NIK yang tertera pada surat keterangan pengganti KTP,” kata Adhar.

Karena itu, Ombudsman NTB menghimbau kepada bupati hingga Gubernur NTB agar memperhatikan secara serius persoalan praktek percaloan yang telah merusak sendi-sendi tata kelola pemerintahan yang baik.  Adhar mengharapkan agar kasus percaloan di instansi layanan publik benar-benar dihilangkan untuk memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.(ris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply