Evaluasi APBD 2017, Pemprov NTB Diminta Tingkatkan Belanja Modal

Dana (ilustrasi)

Mataram (Global FM Lombok)- Pemprov NTB telah menyelesaikan catatan hasil evaluasi APBD 2017 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rencananya, hasil evaluasi itu akan diserahkan kepada Kemendagri dalam beberapa hari ini sehingga diharapkan Perda tentang APBD NTB 2017 bisa segera diberlakukan. Itu artinya, penerapan APBD 2017 telah sesuai dengan aturan yakni di awal Januari 2017.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ridwansyah di Mataram, Selasa (27/12). Ia mengatakan, di dalam evaluasi APBD NTB tahun 2017 itu, Pemprov diminta untuk meningkatkan belanja modal dari 19 persen menjadi 21 persen. Oleh sebab itu, Pemprov akan melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah belanja seperti belanja hibah dan bansos dan belanja rutin lainnya sekitar Rp 11 milyar. Hal itu mengingat belanja modal rata-rata nasional sebesar 21 persen.

“Diminta untuk tingkatkan belanja modal.Kita mendapat apresiasi untuk belanja wajib yakni belanja kesehatan dan belanja pendidikan. Untuk belanja pendidikan kita mencapai 32 persen dari ketentuan minimum 20 persen. Adapun untuk belanja kesehatan, dialokasikan hampir mencapai 11 persen dari ketentuan 10 persen. Tapi untuk belanja modal kita diminta tambah”,ujarnya.

Ia menerangkan, belanja modal Pemprov NTB ini memang rendah karena Dana Alokasi Umum (DAU) diaarahkan untuk membayar gaji guru dan pegawai yang kewenangannya telah dilimpahkan dari kabupaten kota ke provinsi. Namun demikian, penambahan belanja modal ini tidak perlu lagi dibahas bersama Badan Anggaran DPRD NTB. Namun, cukup dengan pembahasan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah NTB H. Rosiadi Sayuti. (dha)-

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply