Meski Raih WTP, Pemprov NTB Diminta Selesaikan Persoalan Keuangan

LHP BPK RI

LHP BPK RI

Mataram (Global FM Lombok)- Meski Pemprov NTB meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari BPK RI, namun pemprov NTB juga diingatkan agar segera menyelesaikan persoalan keuangan yang ditemukan BPK pada laporan keuangan NTB tahun 2015.

Anggota II BPK RI Dr Agus Joko Pramono dalam acara rapat paripurna istimewa DPRD NTB dengan agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang berlangsung di gedung DPRD NTB Kamis (9/6) mengatakan, setidaknya ada lima poin penting yang harus menjadi perhatian pemprov NTB.

Persoalan yang pertama adalah dana bergulir penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri pada PT BPR Syariah PNM Patuh Beramal senilai Rp 1,1 miliar tidak tersalurkan. Selain itu pengembalian dana bergulir pengembangan usaha mikro BPMPD yang mengendap di rekening penampungan pokja senilai Rp 390 miliar.

Agus Joko Pramono juga mengatakan, yang perlu menjadi perhatian pemprov NTB juga adalah pengelolaan klaim ambulan rujukan pasien tidak mampu dari BPJS pada Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir tidak melalui mekanisme APBD senilai Rp 343 juta, penganggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas senilai 168 juta dalam belanja modal tidak tepat serta delapan paket pekerjaan di lima SKPD diselesaikan tidak sesuai dengan kontrak senilai 143 juta dan denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp 27 juta belum disetor.

“ Pemprov NTB wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK R selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima” kata Agus.(ris)-

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply